Poin Penting
  • Dedi Mulyadi menegaskan perbandingan sikapnya antara kasus Puncak Bogor dan proyek AI Jatiluhur tidak relevan karena beda konteks serta kewenangan
  • Penindakan di Puncak merupakan pendampingan kementerian teknis, sementara Pemprov Jabar hanya mengeksekusi aset BUMD PT Jaswita
  • Proyek pusat data di Jatiluhur dihentikan sementara demi pemenuhan dokumen AMDAL yang menjadi ranah Pemkab Purwakarta

WartaPurwakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluruskan konten media sosial yang mengomparasikan sikapnya saat menyikapi wahana wisata di kawasan Puncak Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan proyek fasilitas pusat data kecerdasan buatan (AI) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Ia menegaskan bahwa perbandingan yang dibangun warganet tersebut sama sekali tidak tepat karena dasar persoalan dan ranah hukum kedua perkara itu bertolak belakang.

Ketika hadir dalam penertiban objek wisata di Puncak beberapa waktu lalu, Dedi menerangkan posisinya sebatas menyertai kementerian terkait yang memegang mandat eksekusi.

“Konteksnya beda. Waktu yang di Bogor itu, saya mengikuti kegiatan Menteri Lingkungan Hidup dan kegiatan Menko Pak Zulhas. Mereka itu menyegel bangunan yang ada di situ, karena provinsi tidak punya kewenangan menyegel,” kata Dedi di Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).

Sorotan yang ia layangkan kala itu murni didorong rasa cemas terhadap keutuhan lingkungan. Ia mendapati pemanfaatan tegakan pohon untuk sarana rekreasi berlangsung tanpa perhitungan matang, seperti pemasangan instalasi flying fox antarpohon yang berisiko mengganggu ekosistem wilayah tangkapan air.

“Saya keberatan kenapa hutan dijadikan sebagai sarana rekreasi di mana posisi orang berada di atas pohon. Itu tidak boleh,” ujarnya.

Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu berpegang teguh pada aturan perundang-undangan serta batasan porsi kerja pemerintah daerah. Dalam polemik Puncak, tindakan eksekusi langsung dari jajarannya hanya menyasar Hibish Fantasy lantaran wahana tersebut bernaung di bawah BUMD Jawa Barat, yakni PT Jaswita.

“Ingat, kegiatan-kegiatan yang di Puncak, Pemprov Jawa Barat hanya mengeksekusi Hibish (Fantasy milik PT Jaswita). Karena itu kewenangannya Pemprov, yaitu BUMD penyelenggaranya. Yang lain coba cek ada dieksekusi tidak?,” tuturnya.

Situasi berbeda terjadi pada proyek pusat data BDx di kawasan Jatiluhur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menginstruksikan penyetopan pekerjaan lapangan untuk sementara waktu hingga seluruh persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terpenuhi, di mana legalitas AMDAL tersebut berada di bawah yurisdiksi Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Masyarakat diharapkan dapat memilah batasan kewenangan struktural yang dimiliki kementerian pusat, otoritas provinsi, hingga tingkat pemerintah kabupaten agar tidak mudah terseret narasi keliru di jagat maya.

Sumber: Harapan Rakyat