- Pemprov Jabar menyiapkan perombakan porsi belanja jika opsi pinjaman PT SMI berkurang dari Rp3,4 triliun menjadi Rp2 triliun atau batal
- Kemandirian fiskal Jawa Barat berada di posisi 63 persen dengan PAD menyumbang Rp19 triliun dari kapasitas Rp30 triliun
- Penetapan skema pembiayaan masih menanti hasil evaluasi Kemendagri serta pembahasan bersama DPRD Jawa Barat
WartaPurwakarta - Rencana pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang belum final mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mematangkan skema penataan ulang postur belanja daerah. Langkah antisipasi tersebut dirumuskan agar pemenuhan pelayanan dasar bagi warga tidak terganggu, sembari tetap menjaga target indikator makro pembangunan.
Kalkulasi teknis terhadap sejumlah program, khususnya di sektor infrastruktur, kini sedang dirumuskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penyesuaian ini dipersiapkan untuk mengantisipasi potensi pergeseran plafon utang daerah, baik jika nilainya menyusut dari rancangan awal Rp3,4 triliun menjadi Rp2 triliun, maupun jika fasilitas pinjaman tersebut urung dimanfaatkan sama sekali.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan kesiapan jajarannya menghadapi setiap kemungkinan skema fiskal tersebut.
"Kami sedang mendalami semua skenario bersama TAPD, baik jika pinjaman daerah terealisasi sebagian maupun tidak sama sekali. Yang paling penting, likuiditas keuangan Pemda tetap terjaga dan pelayanan publik bagi masyarakat tidak terganggu," kata Herman, Sabtu (26/9/2026).
Herman memandang APBD semata-mata merupakan sarana untuk mencapai sasaran pembangunan, sehingga efisiensi anggaran tidak serta-merta menghentikan agenda prioritas. Ketahanan finansial Jawa Barat juga dinilai cukup solid dengan tingkat kemandirian fiskal di level 63 persen, yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp19 triliun dari kapasitas fiskal keseluruhan senilai Rp30 triliun.
"Uang itu alat, APBD satu di antaranya. Keuangan daerah kiami relatif kuat dengan kemandirian fiskal mencapai 63 persen, karena PAD-nya mencapai Rp19 triliun dari kapasitas fiskal Rp30 triliun," ujarnya.
Guna menyiasati keterbatasan ruang fiskal di tengah dinamika Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat berfokus memperkuat kolaborasi lintas lini pemerintahan, mulai dari 27 kabupaten dan kota hingga level desa serta kelurahan, guna menopang ritme pengerjaan infrastruktur dasar.
"Apabila pendapatan terbatas, tentu belanja harus menyesuaikan, namun ikhtiar-ikhtiar lain terus kita upayakan secara gotong royong bersama 27 kabupaten dan kota," ucapnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Berbagai simulasi anggaran yang telah disusun saat ini masih harus dibahas lebih lanjut bersama DPRD Jawa Barat, sembari menunggu rampungnya telaah menyeluruh dari Kementerian Dalam Negeri.
"Pinjaman daerah itu hanya salah satu instrumen keuangan. Keputusan akhirnya tergantung pada hasil pencermatan bersama DPRD serta evaluasi dari Kemendagri yang saat ini sedang berlangsung," tuturnya.
Sumber: Harapan Rakyat