- Karawang belum menerima petunjuk teknis dari pusat soal pemangkasan masa tunggu haji
- Validasi 5,7 juta berkas jemaah menghasilkan 400 ribu data invalid
- Estimasi antrean haji reguler nasional berpotensi menyusut dari 26 tahun menjadi 14 tahun
WartaPurwakarta - Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Karawang memastikan operasional layanan jemaah tetap mengacu pada data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), di tengah mencuatnya wacana pemangkasan durasi tunggu haji reguler menyusul verifikasi data nasional.
Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Karawang H. Rojak mengungkapkan bahwa otoritas di daerah belum mengantongi petunjuk pelaksanaan resmi dari kementerian pusat terkait dampak pemutakhiran berkas jemaah tersebut.
"Iya kang, lagi rame di tiap-tiap kabupaten/kota, tapi kita di daerah belum dapat pencerahan dari pusat," ujar Rojak saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).
Rojak menegaskan, sebelum ada keputusan atau surat edaran baru, pihaknya tidak mengubah acuan kerja di daerah.
"Sementara ini kita masih berpedoman pada sistem yang ada di Siskohat," kata dia menambahkan.
Isu penyusutan masa tunggu ini bergulir setelah pemerintah pusat melakukan verifikasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah haji. Dari pembersihan sistem tersebut, ditemukan sedikitnya 400 ribu data yang tergolong invalid.
Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak memaparkan, tersaringnya ratusan ribu data bermasalah itu memangkas proyeksi rata-rata waktu tunggu antrean haji reguler secara signifikan, dari sebelumnya sekitar 26 tahun menjadi sekitar 14 tahun. Menurut Dahnil, Presiden Prabowo Subianto telah menitahkan jajarannya agar terus mencari formula efektif untuk mempercepat masa tunggu para calon jemaah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain penertiban administrasi jemaah, Presiden Prabowo turut menginstruksikan rekonstruksi dalam tata kelola dana haji. Pemerintah juga didorong untuk menggelar audit forensik demi mengurai sekaligus memastikan kondisi riil pos keuangan perhajian.
Kendati kebijakan baru ini telah dipaparkan di tingkat kementerian, implementasi perubahan jadwal maupun status keberangkatan bagi para calon jemaah di Kabupaten Karawang masih menanti surat instruksi formal dari pusat.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama