- Bupati Subang Reynaldy Putra Andita meminta BUMD mandiri dan tidak terus mengandalkan penyertaan modal
- Keterbatasan anggaran daerah menuntut perusahaan pelat merah proaktif membidik peluang bisnis dan menyetor dividen
- Pemkab Subang menerapkan target kinerja tahunan untuk mengevaluasi kontribusi serta merombak budaya kerja BUMD
WartaPurwakarta - Ketergantungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap kucuran modal dari kas daerah diminta untuk segera dihentikan oleh Bupati Subang Reynaldy Putra Andita. Mengingat kapasitas fiskal daerah yang kini serbaterbatas, korporasi milik pemerintah daerah tersebut dituntut bertindak gesit menangkap celah bisnis komersial demi menghasilkan keuntungan nyata bagi kas daerah.
Reynaldy menekankan peran penting BUMD sebagai penopang kekuatan finansial pemerintah daerah dengan menggarap berbagai potensi ekonomi yang terbentang di Kabupaten Subang.
"Saya mengoptimalkan BUMD, bagaimana BUMD jangan sampai jadi parasit di dalam tubuh pemerintah, jangan sampai BUMD hanya jadi embel-embel," ungkapnya dalam podcast Bincang-bincang Pasundan, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, suntikan dana yang telah dialokasikan pemerintah daerah wajib membuahkan imbal hasil yang konkret bagi pembangunan. BUMD dinilai tidak sepantasnya terus-menerus menuntut tambahan modal kerja tanpa memperlihatkan kemajuan kinerja keuangan yang menghasilkan laba.
"Kita kasih penyertaan modal, ya mereka enggak balik-balikin. Bahkan boro-boro misalkan ngomongin dividen, malah minta lagi modal," ujarnya.
Sempitnya ruang fiskal daerah saat ini mempertegas pentingnya perusahaan pelat merah tersebut menggenjot kemandirian bisnis. Reynaldy menyatakan BUMD harus piawai membaca ceruk pasar yang menguntungkan agar bisa menjadi fondasi penopang keuangan pemerintah daerah.
"Saya selalu sampaikan BUMD harus mandiri, cari peluang-peluang itu. Karena BUMD di kondisi fiskal hari ini yang sangat keterbatasan ini menjadi salah satu kaki Pemda untuk bisa mencari pondasi-pondasi yang ada di Kabupaten Subang," tegasnya.
Kendati demikian, pembenahan tata kelola BUMD disadari tidak bisa berlangsung secara instan. Restrukturisasi perusahaan membutuhkan proses panjang, khususnya dalam mengubah etos kerja, memupuk profesionalisme, serta menerapkan manajemen yang berorientasi pada pencapaian target profit.
"Akhirnya BUMD itu semua mulai berbenah. Namun balik lagi, namanya berbenah di perusahaan itu butuh waktu yang cukup lama," ujar Reynaldy.
Perombakan kultur organisasi lama diakui menjadi salah satu tantangan paling berat dalam proses restrukturisasi BUMD tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Karena menggejot perusahaan itu budaya kerjanya, cara mereka bekerja selama ini kan tidak bisa kita ikuti dari awal. Sehingga, kita bahkan saya sendiri yang memberikan solusi," katanya.
Guna menjamin proses transformasi berjalan terukur dan dapat dievaluasi, Pemerintah Kabupaten Subang kini memberlakukan penetapan target kinerja tahunan yang wajib dicapai oleh masing-masing BUMD.
"Yang pada akhirnya kita hari ini dengan BUMD sedang menjalin sebuah konsep yang memang harus dipahami juga oleh BUMD. Bagaimana saya mulai tahun ini hingga tahun ke depan selalu memberikan target. Setiap tahun harus ada target yang dipenuhi oleh BUMD," tutur Reynaldy.
Beban tanggung jawab besar tersebut kini disematkan kepada jajaran direksi, terutama pucuk pimpinan perusahaan daerah, untuk terus menggali serta merealisasikan peluang bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi daerah.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat