- Jeje Wiradinata berdiskusi dengan Forum Masyarakat Peduli Wisata Madasari terkait kepemilikan tanah harim di Pantai Madasari
- Sertifikat di kawasan sempadan dinilai sebagai imbas regulasi masa lampau seperti SK Redistribusi Tanah era Orde Baru
- Pembatalan sertifikat lewat BPN berisiko memicu gugatan hukum dari pemilik lahan yang juga dianggap korban
WartaPurwakarta - Mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyoroti sengkarut kepemilikan dokumen tanah di area sempadan atau tanah harim Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pembahasan mengenai legalitas lahan di kawasan pesisir tersebut mengemuka saat ia menggelar audiensi bersama Forum Masyarakat Peduli Wisata Madasari di Bukit Sebrotan, Selasa 6 Oktober 2026.
Menurut Jeje, sengketa lahan di zona lindung bukanlah problem tunggal di Madasari, melainkan fenomena yang jamak ditemukan di berbagai wilayah akibat implikasi regulasi agraria masa lampau. Dokumen hak milik yang bermasalah kerap berakar dari Surat Keputusan Redistribusi Tanah (SK Redis) yang terbit pada masa sebelumnya.
“Urusan tanah yang melanggar ketentuan itu banyak, bukan hanya di Pantai Madasari. Baik tanah harim sungai maupun harim laut. Itu biasanya produk-produk zaman Orde Baru atau kebijakan terdahulu. SK Redis-nya dulu bisa jadi dari Gubernur,” kata Jeje, Selasa 6 Oktober 2026.
Upaya menganulir sertifikat yang telanjur terbit di atas sempadan laut dipandang menghadapi tantangan hukum yang rumit. Pembatalan dokumen hak milik dapat diproses lewat kewenangan instansi pertanahan atau meja hijau, namun langkah tersebut berisiko memakan waktu lama serta memicu resistensi hukum.
“Pertanyaannya, BPN mau tidak membatalkan produknya sendiri? Belum tentu, karena rawan digugat oleh pemilik sertifikat,” katanya.
Para pemegang hak maupun pembeli lahan dinilai tidak bisa serta-merta disalahkan sepenuhnya. Banyak pihak yang bertransaksi atas dasar pegangan surat resmi tanpa menyadari bahwa objek tanah yang dibeli masuk dalam batas sempadan pantai.
“Pembeli tanah ini sebenarnya juga korban. Mereka membeli karena ada SK Redis dan legalitasnya diterbitkan, mungkin mereka juga tidak tahu kalau itu tanah harim pantai,” ucapnya.
Celah ketidaktahuan pembeli, terutama yang berasal dari luar daerah, disinyalir membuka ruang bagi praktik perantara tanah yang tidak bertanggung jawab.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Jangan-jangan ada oknum calo, karena pembeli kalau orang luar kan tidak tahu persis lokasinya di mana. Yang tahu persis kan warga setempat,” ungkap Jeje.
Guna mengantisipasi persoalan serupa, masyarakat luas beserta pemodal diminta lebih berhati-hati dan tidak tergesa-gesa memproses jual beli lahan di area sempadan maupun kawasan lindung lingkungan hidup. Calon pembeli disarankan memverifikasi status lahan secara langsung kepada aparat setempat sebelum bertransaksi.
Sumber: Harapan Rakyat