- SK Dewan Pengupahan belum ditandatangani
- SPSI menuntut Bupati segera menandatangani
- Penundaan berpotensi menghambat pembahasan UMK 2027
WartaPurwakarta - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) cabang Subang menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Dewan Pengupahan masih belum memperoleh tanda tangan Bupati Subang hingga sore hari Selasa, 3 November 2026. Ketua SPSI Subang, Warlan, memperingatkan bahwa kelambatan tersebut dapat memperlambat proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027, yang berdampak pada kesejahteraan pekerja di wilayah tersebut.
Menurut Warlan, dokumen yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja memang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Subang, namun terdapat dugaan revisi susunan anggota Dewan Pengupahan yang belum dikonfirmasi. Ia menuntut klarifikasi langsung dari Bupati, Sekretaris Daerah, serta pejabat terkait untuk mengidentifikasi sumber penundaan.
“Bupati harus segera menandatangani SK Dewan Pengupahan agar bisa langsung melakukan rapat. Kita dikejar waktu untuk membahas pengupahan 2027, yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Warlan juga menambahkan, “Kami perlu klarifikasi, sebenarnya persoalannya ada di mana. Kalau memang ada revisi anggota Dewan Pengupahan, apa yang menjadi pertimbangannya dan bagaimana dampaknya terhadap pembahasan upah?”
Ia menyebut kemungkinan pergantian Kepala Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu faktor yang perlu diselidiki, meski belum dapat memastikan kaitannya dengan penundaan penandatanganan SK. Warlan menegaskan bahwa ketidakjelasan tersebut tidak boleh berlarut karena tahapan persiapan UMK 2027 memerlukan koordinasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“Bagaimana kita mau membahas UMK kalau SK Dewan Pengupahannya belum ada? Nanti ketika ditanya perusahaan atau pihak lain, apa legalitas kita untuk melakukan rapat pengupahan?” tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
SPSI Subang menunggu tindakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Subang untuk menyelesaikan masalah ini. Warlan berharap Bupati dapat menandatangani SK sebelum hari berakhir, mengingat potensi aksi buruh yang dapat meningkat bila tidak ada kepastian hukum.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat