Poin Penting
  • 372 unit rumah akan dibangun di Subang
  • Menteri PKP Maruarar Sirait larang pungutan apapun pada penerima
  • Tender rakyat menghasilkan efisiensi 5,35 % dari anggaran

WartaPurwakarta - Pemerintah pusat menyalurkan 1.372 unit rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada tahun 2026. Angka tersebut melampaui alokasi tahun lalu yang hanya mencakup 250 unit, menandakan peningkatan lebih dari lima kali lipat. Program ini merupakan bagian dari inisiatif 3 Juta Rumah, yang dijadikan prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kondisi hunian keluarga berpendapatan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengunjungi calon penerima bantuan di Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, pada Senin 5 Oktober 2026. Di sana ia menegaskan target pemerintah dan menyampaikan semangatnya, “Program bedah rumah sebanyak 1.372 unit untuk Subang. Ayo kita gaspol!” Ia menambahkan, “Presiden Prabowo meminta kepada para menterinya untuk membuat aturan yang mempermudah dan anggarannya jelas harus transparan.”

Distribusi bantuan mencakup 18 kecamatan dan 35 desa di Subang, dengan alokasi khusus 38 unit di Kecamatan Pagaden. Maruarar menekankan pentingnya ketepatan sasaran, keterbukaan anggaran, serta standar mutu bangunan. Ia juga memperingatkan agar tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada warga yang akan menerima rumah.

Untuk menjaga transparansi, proses pengadaan material bangunan dilaksanakan melalui mekanisme Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat. Di Desa Gambarsari, dua toko—TB Almira Utama Jaya dan TB Sumber Rejeki—bersaing dalam tender tersebut. Hasilnya, TB Almira Utama Jaya terpilih sebagai pemasok, menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp12.186.000 atau 5,35 % dari total pagu Rp227.750.000. “Program ini adalah program untuk rakyat. Karena itu harus transparan, terbuka dan tidak dipungut biaya apa pun. Sisa efisiensi anggaran akan kami kembalikan kepada rakyat untuk menjadi bantuan kembali,” ujar Bang Ara, yang juga dikenal sebagai Ara.

Selama inspeksi, Bang Ara meninjau dua rumah calon penerima: milik Madi, seorang buruh harian lepas dengan enam anggota keluarga dan pendapatan sekitar Rp1 juta per bulan; serta rumah Juleha, ibu rumah tangga dengan empat anggota keluarga dan pendapatan kira‑kira Rp2 juta per bulan. Verifikasi menunjukkan keduanya memenuhi kriteria BSPS, dengan kerusakan struktural dan atap yang signifikan.

Pelaksanaan renovasi dijadwalkan antara 7 Oktober hingga 7 Desember 2026. Maruarar mengharapkan proses dimulai lebih awal agar manfaatnya cepat dirasakan. Ia juga mengajak warga untuk memantau jalannya program dan melaporkan bila ada indikasi pelanggaran. “Saya minta ketika ada pelanggaran dalam pelaksanaannya harap difoto dan divideo serta laporkan, karena ini adalah program strategis Presiden Prabowo yang menyentuh langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Kementerian PKP menegaskan komitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan program dengan prinsip tepat sasaran, tepat mutu, dan transparan.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat