- Pemkab Subang menghentikan izin pertambangan baru di Subang bagian selatan guna mempertahankan kawasan hijau
- Bupati Reynaldy mengaitkan pergeseran fungsi lahan dengan timbulnya krisis air bersih bagi warga
- Pengawasan serta operasi penertiban tambang ilegal terus digencarkan menyusul temuan di Purwadadi
WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Subang memberlakukan kebijakan penutupan izin operasional baru bagi sektor pertambangan di kawasan Subang bagian selatan. Penegasan arah kebijakan tersebut diutarakan langsung oleh Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi sewaktu melakukan pengecekan ke lokasi krisis air bersih pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Bupati yang akrab disapa Kang Rey tersebut menekankan perlunya mempertahankan daya dukung lingkungan di wilayah selatan. Zona tersebut diposisikan khusus sebagai benteng ekologis yang mencakup kawasan hutan lindung serta area perkebunan teh dan nanas.
Dikutip dari pemberitaan TINTAHIJAU.com edisi 25 Oktober 2026, penolakan izin tambang ditegaskan oleh Reynaldy saat berada di lapangan.
“Daerah selatan ini, saya sudah tidak lagi mengizinkan ada pertambangan. Daerah selatan ini khusus hutan lindung, kebun teh, kebun nanas, tidak boleh ada pertambangan,” ujar Reynaldy.
Penyetopan izin tambang tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan upaya penyelamatan sumber cadangan air. Menurut Reynaldy, pengikisan fungsi alami lingkungan tidak memicu bencana secara tiba-tiba, melainkan berlangsung bertahap hingga akhirnya berdampak parah pada pasokan air masyarakat.
“Dampak alih fungsi lahan tidak sekaligus terasa, tapi sedikit demi sedikit seperti ini, susah air bersih, nanti lama-lama kering total,” kata Reynaldy.
Kekhawatiran terhadap dampak lingkungan jangka panjang ini berjalan beriringan dengan langkah penertiban lapangan. Selain membendung masuknya izin pertambangan baru di area selatan, jajaran Pemkab Subang berkomitmen menindak aktivitas pengerukan material yang berlangsung tanpa legalitas resmi agar tidak memperparah kerusakan ruang terbuka hijau.
Praktik penggalian tanpa izin sebelumnya telah menyita perhatian pemerintah daerah pada awal Oktober 2026. Melalui laporan warga di kanal Lapor Kang Rey, bupati sempat menyambangi proyek galian tanah merah yang diduga beroperasi secara ilegal di Kecamatan Purwadadi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dalam warta Pasundan Ekspres pada 5 Oktober 2026, Reynaldy mempertanyakan dasar perizinan langsung kepada para pekerja di kawasan galian tersebut.
“Geus boga izin can? Main keruk-keruk weh,” ujar Reynaldy.
Inspeksi di Purwadadi dan peninjauan daerah terdampak krisis air pada 24 Oktober tersebut memperlihatkan fokus Pemerintah Kabupaten Subang dalam menertibkan legalitas perizinan, menjaga tata kelola ruang, sekaligus meredam ancaman degradasi lingkungan.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat