- Luas lahan sawah dan perkebunan Subang mencapai lebih dari 76 persen wilayah kabupaten
- Produksi padi Subang mencapai 1,2 juta ton gabah kering panen
- Peraturan Bupati Subang Nomor 38 Tahun 2021 mengatur alih fungsi LP2B hanya untuk kepentingan umum secara terbatas
WartaPurwakarta - Subang menempati posisi vital sebagai sentra produksi pangan di Provinsi Jawa Barat. Bersamaan dengan peran itu, kabupaten ini tengah berada dalam fase transformasi pesat akibat ekspansi kawasan industri, pembangunan jaringan logistik, dan terbukanya akses baru menuju Pelabuhan Patimban serta kawasan Rebana. Realitas tersebut memunculkan persoalan krusial mengenai nasib sektor pertanian Subang ketika industrialisasi terus berakselerasi.
Konsep yang sering disebut sebagai lahan pertanian abadi merujuk pada upaya mempertahankan lahan produktif agar terhindar dari alih fungsi. Secara regulasi dan tata ruang, wacana ini bermuara pada mekanisme Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B.
Basis agraria Subang tergolong masif. Catatan perencanaan Pemerintah Kabupaten Subang menunjukkan bahwa dari total luas wilayah mencapai 216.872 hektare, sekitar 111.907,73 hektare atau 51,60 persen berstatus lahan sawah. Wilayah perkebunan menyumbang sekitar 53.894,33 hektare atau 24,85 persen. Angka-angka tersebut membuktikan bahwa lebih dari tiga perempat teritori Subang merupakan kawasan budidaya pertanian jika sawah dan perkebunan digabungkan.
Kapasitas produksi pangan daerah ini juga terverifikasi lewat data Badan Pusat Statistik. Rilis BPS Kabupaten Subang mencatat produksi tanaman padi dari lahan sawah menyentuh angka sekitar 1,2 juta ton gabah kering panen. Tiga wilayah dengan luas lahan sawah melebihi 5.000 hektare dipegang oleh Kecamatan Ciasem, Patokbeusi, dan Blanakan. Kondisi itulah yang membuat isu lahan pertanian senantiasa terkait dengan agenda ketahanan pangan ketika masa depan Subang dibahas.
LP2B dirancang sebagai instrumen pengaman lahan agar aktivitas pertanian pangan tetap berjalan secara berkesinambungan. Naskah Akademik LP2B Kabupaten Subang menjabarkan sejumlah kriteria penetapan lahan tersebut, mulai dari kesatuan hamparan, kesesuaian teknis bagi pertanian pangan, ketersediaan infrastruktur pendukung, hingga status lahan yang memang telah dimanfaatkan untuk budidaya pangan. Faktor produktivitas, intensitas tanam, pasokan air, upaya konservasi, aspek lingkungan, dan keberlanjutan turut menjadi bahan pertimbangan.
Pengaturan LP2B juga diakomodasi lewat Peraturan Bupati Subang Nomor 38 Tahun 2021 yang menempatkan instrumen ini sebagai ketentuan khusus dalam pemanfaatan ruang. Aturan tersebut menegaskan bahwa perubahan fungsi LP2B hanya boleh dilakukan secara terbatas demi kepentingan umum dan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, label abadi tidak lantas membeku setiap petak sawah dari kemungkinan perubahan fungsi secara mutlak. Perlindungannya tetap mengacu pada kerangka tata ruang serta regulasi yang berlaku.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di sisi lain, Subang kian diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Pengembangan kawasan Rebana, keberadaan Pelabuhan Patimban, perluasan jaringan jalan, dan munculnya kawasan industri membuat nilai strategis Subang semakin menonjol bagi sektor manufaktur, logistik, otomotif, dan beragam aktivitas ekonomi lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini juga gencar mempromosikan kawasan industri seperti Patimban Industri.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat