Poin Penting
  • Nilai reformasi hukum Kota Bogor mencapai 99,2 persen atau berpredikat kategori A
  • Kemenko Kumham Imipas menjadikan Kota Bogor sebagai daerah percontohan praktik baik hukum
  • Terobosan nonlitigasi melalui Perda Bale Badami disiapkan untuk diadopsi daerah lain

WartaPurwakarta - Keberhasilan Pemerintah Kota Bogor dalam merealisasikan reformasi hukum hingga mencatatkan skor 99,2 persen atau kategori A menuai apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas). Capaian tersebut dipandang berkontribusi penting dalam memperkuat Indeks Pembangunan Hukum secara nasional.

Pujian tersebut disampaikan langsung oleh Sesmenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, ketika bertandang ke Balai Kota Bogor untuk menemui Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim beserta jajaran instansi terkait, Kamis (5/11/2026).

Tingginya penilaian tersebut ditopang oleh pembaruan sejumlah regulasi tingkat daerah serta konsistensi penerapan praktik baik di lapangan. Andika menilai inovasi kebijakan yang dihadirkan Pemkot Bogor sangat layak menjadi rujukan bagi wilayah lain.

“Dan tentu itu menjadi praktik baik yang perlu diikuti oleh pemerintah kota maupun kabupaten di Indonesia,” ujarnya.

Melihat keberhasilan tersebut, Kemenko Kumham Imipas berencana memproyeksikan Kota Bogor sebagai model percontohan program reformasi hukum yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terobosan nyata itu diwujudkan lewat pendirian pos bantuan hukum, kehadiran Bale Badami, hingga pelibatan aktif beragam instansi dan elemen warga.

“Pada kesempatan mendatang, ketika kami datang ke provinsi, kabupaten, atau kota lain, kami akan sampaikan informasi ini. Seperti saya sampaikan tadi, kalau mau belajar jadi kota terbaik, harus datang ke Bogor,” ungkapnya.

Menanggapi kunjungan tersebut, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim berterima kasih atas atensi Kemenko Kumham Imipas yang telah menampung berbagai capaian di wilayahnya untuk disebarluaskan ke tingkat pusat maupun daerah lain.

“Seperti dalam pembahasan kami banyak melaporkan beberapa langkah yang sudah kami ambil, terutama dalam mendukung Indeks Pembangunan Hukum dan JDIH. Bogor juga sudah punya Perda tentang Bale Badami yang mungkin bisa diadopsi oleh daerah lain,” ujarnya.

Dedie memandang penyelesaian benturan sosial di ranah warga tidak semestinya selalu bermuara pada proses persidangan atau berakhir di lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, pemerintah daerah berkesempatan menyaring dinamika persoalan, meredam gesekan, dan mengutamakan penyelesaian mufakat melalui mekanisme nonlitigasi.

Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat