Poin Penting
  • Pengurus KADIN Kota Tasikmalaya kubu Asep Saepuloh menyoroti dugaan cacat administrasi KTA salah satu calon ketua Mukota V
  • Kejanggalan meliputi barcode yang tak bisa dipindai serta ketidaksesuaian nomor seri dengan bukti pembayaran
  • KADIN Indonesia diminta memvalidasi kepatuhan kandidat terhadap Peraturan KADIN No. Skep/215/DP/XI/2024

WartaPurwakarta - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Tasikmalaya kubu Penjabat Ketua Asep Saepuloh mendesak KADIN Indonesia turun tangan menertibkan polemik administrasi menjelang Musyawarah Kota (Mukota) V. Desakan ini berakar dari temuan kejanggalan dokumen Kartu Tanda Anggota (KTA) milik salah satu bakal calon ketua yang hendak berkontestasi.

Perwakilan Dewan Pengurus KADIN Kota Tasikmalaya, Deni Rosyidin, menyatakan bahwa penelusuran status keanggotaan para pendaftar wajib dilakukan secara ketat. Langkah tersebut dinilai krusial mengingat kepemilikan KTA sah merupakan prasyarat mutlak bagi siapa pun yang ingin memperebutkan kursi kepemimpinan asosiasi pengusaha tersebut.

Menurut Deni, indikasi masalah pada berkas salah satu kandidat mencakup kode batang yang gagal terbaca saat dipindai. Selain itu, ditemukan pula ketidakcocokan antara nomor seri kartu dengan tanda bukti setoran atau invoice pembayaran. Klarifikasi resmi dari pengurus tingkat pusat dinilai sangat dibutuhkan untuk memastikan status administratif tersebut.

Deni menambahkan, pihaknya tidak bermaksud menghakimi secara sepihak terkait status kepesertaan kandidat bersangkutan. Namun, verifikasi faktual secara transparan harus rampung sebelum daftar calon resmi disahkan agar tahapan Mukota terhindar dari potensi sengketa hukum pada kemudian hari.

Berdasarkan regulasi organisasi, figur yang mencalonkan diri menjadi ketua KADIN tingkat kota atau kabupaten diwajibkan mengantongi riwayat sebagai Anggota Biasa secara aktif minimal dua tahun tanpa jeda. Ketentuan baku ini termaktub dalam Pasal 12 angka 3 poin a Peraturan KADIN No. Skep/215/DP/XI/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota.

Kepatuhan terhadap aturan dua tahun keanggotaan berturut-turut tersebut, kata Deni, mesti diberlakukan secara setara kepada seluruh bakal calon tanpa kompromi. Pemeriksaan ulang oleh KADIN Indonesia diharapkan mampu menjawab kecurigaan publik dan memastikan Mukota V terlaksana sesuai koridor konstitusi organisasi.

Sumber: Harapan Rakyat