- Tiga mantan pejabat Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi didakwa tiga pasal korupsi atas kerugian Rp4,5 miliar
- Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung dengan nomor perkara 83-85/Pid.Sus‑TPK/2026/PN Bdg
- Investigasi mengungkap pembayaran sambungan air di atas tarif resmi dan penyalahgunaan rekening khusus, dengan pengembalian Rp280 juta terdeteksi
WartaPurwakarta - Tiga mantan pejabat senior Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi – AEZ, MSB, dan RF – resmi dituduhkan tiga pasal dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Sidang pertama berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jawa Barat, dengan nomor perkara 83‑85/Pid.Sus‑TPK/2026/PN Bdg. Jaksa penuntut umum menyampaikan dakwaan yang mencakup pelanggaran terhadap Undang‑Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang‑Undang Nomor 20/2001 sebagai perubahannya, serta Pasal‑pasal dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (UU 1/2023).
Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Fajar Gigih Wibowo, dakwaan terbagi menjadi tiga tahap. Ia menyatakan, "Sudah dibacakan jaksa penuntut umum tadi untuk perkara tersebut. Ada tiga pasal, pertama sampai tiga yang menjadi dakwaan kita,".
Dua terdakwa, MSB dan RF, sebelumnya mengajukan permohonan praperadilan yang kemudian ditolak. “Dua tersangka mengajukan praperadilan, namun dua-duanya ditolak oleh pengadilan. Dan agenda sidang hari ini sudah sesuai tahapan mulai gelar perkara, gelar dakwaan maupun ekspos dan penyerahan surat dakwaan,” tegas Gigih.
Penyelidikan mengaitkan dugaan korupsi dengan proses pemasangan sambungan air bersih selama tahun 2024‑2025. Pada periode itu, 21 calon pelanggan—dari rumah tangga, kantor, hingga usaha—mengajukan permohonan sambungan. Bagian pemasaran perusahaan menetapkan biaya instalasi di atas tarif yang ditetapkan, lalu menyalurkan pembayaran ke rekening khusus. Jaksa menyebutkan, “Mereka memanfaatkan kebutuhan warga atas layanan air bersih melalui mekanisme pemasangan sambungan baru namun tidak sesuai ketentuan perusahaan. Uang itu digunakan tersangka untuk keperluan pribadi mereka. Perbuatan ketiganya telah menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain,”.
AEZ, yang pada saat kejadian menjabat sebagai Direktur Usaha, diduga memanfaatkan otoritasnya untuk mengatur rekening tersebut demi keuntungan pribadi. “Mens rea perkara ini ada di tiga tersangka tersebut. Ada kejutan alat bukti juga berupa pengembalian Rp280 juta dari total kerugian negara Rp4,5 miliar. Berdasarkan alat bukti termasuk rekening koran yang sudah ada di kami memang ditemukan mark up yang harganya sang,” ujar Gigih.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp4,5 miliar menjadi fokus utama penuntutan, sementara pengembalian sebagian dana menunjukkan adanya jejak aliran uang yang dapat dipertanggungjawabkan. Persidangan selanjutnya akan menilai bukti‑bukti tersebut dan menentukan langkah hukum selanjutnya bagi ketiga terdakwa.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat