Poin Penting
  • Tiga lembaga sipil mendesak Kejari Kabupaten Cirebon menyelidiki dugaan transaksi suap atau gratifikasi di PDAM Tirta Jati
  • Ryaen Erisman menyerahkan pengaduan masyarakat dan bukti transaksi kepada kejaksaan
  • Penelusuran diminta mencakup pihak yang mengarahkan transaksi, penggunaan dana, komunikasi, serta aliran uang

WartaPurwakarta - Tiga organisasi masyarakat sipil meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mengusut secara menyeluruh dugaan transaksi yang berkaitan dengan suap atau gratifikasi di lingkungan PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

Desakan itu disampaikan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Brigade Bintang Timur (LKBH BIBIT), Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon, serta LKBH Bara Gunung Jati.

Ketiga lembaga tersebut meminta penyelidikan tidak dibatasi pada satu transaksi. Mereka mendorong aparat menelusuri kronologi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta pergerakan dana yang berkaitan dengan dugaan transaksi itu.

Sorotan tersebut mengemuka setelah Ryaen Erisman (RE), yang disebut sebagai pihak yang mentransfer uang ke rekening atas nama Hendra Chandra Saputra, mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

Dalam kesempatan itu, RE disebut menyampaikan pengaduan masyarakat dengan melampirkan sejumlah bukti transaksi. Ia juga meminta perlindungan hukum sebagai pengadu atau pelapor.

Pengaduan tersebut meminta kejaksaan mendalami lebih jauh asal-usul dan tujuan transfer. Hal yang perlu diperiksa, antara lain pihak yang meminta atau mengarahkan pembayaran, pemanfaatan dana, komunikasi antarpara pihak, serta kemungkinan hubungan transaksi dengan pelayanan atau kewenangan di PDAM Tirta Jati.

RE juga disebut bersedia memberikan bukti transfer, mutasi rekening, percakapan WhatsApp, dokumen, dan berbagai komunikasi yang berlangsung sebelum maupun setelah transaksi.

Direktur LKBH BIBIT Muslimin menyatakan organisasinya akan mengawal proses penanganan perkara tersebut. Ia menyebut pengawalan itu sebagai bentuk kontrol masyarakat agar laporan dugaan penyimpangan diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti.

“LKBH BIBIT akan terus konsisten mengawal proses hukum ini sampai tuntas. Kami mendukung Kejaksaan bekerja secara profesional, objektif dan transparan. Seluruh fakta harus dibuka dan seluruh aliran dana yang berkaitan harus ditelusuri berdasarkan alat bukti,” kata Muslimin.

Muslimin menegaskan, dukungan terhadap proses hukum tidak dapat dimaknai sebagai pemberian vonis kepada pihak tertentu.

“Siapa pun yang disebut dalam laporan tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai terdapat pembuktian yang sah,” ujarnya.

Sumber: Pojok Satu