Poin Penting
  • Pemprov Jabar telah menyetop operasional 106 titik penambangan galian C ilegal per 22 September 2026
  • Cianjur dan Majalengka mencatat angka penutupan terbanyak dengan masing-masing 15 titik tambang liar
  • Pemegang IUP resmi diwajibkan menyetorkan RKAB tahunan guna menghindari sanksi pencabutan izin dan penutupan permanen

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengintensifkan pengawasan operasional tambang galian C di berbagai daerah. Pengawasan ketat ini menyasar maraknya praktik Penambangan Tanpa Izin (PETI) sekaligus menertibkan para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) resmi yang kerap mengabaikan ketentuan teknis.

Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Tulus Arifan menyampaikan bahwa seluruh tahapan eksplorasi hingga eksploitasi mineral wajib tunduk pada payung hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menitikberatkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Atas dasar regulasi tersebut, kepemilikan tanah maupun motif ekonomi semata tidak serta-merta melegalkan pengerukan komoditas galian C. Pengusaha diwajibkan mengantongi rangkaian perizinan terpadu secara berjenjang, dimulai dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di tingkat wilayah, izin lingkungan, hingga persetujuan teknis dari pemerintah provinsi.

“Kami minta masyarakat serta pengusaha agar tidak melakukan penambangan liar. Karena bisa merugikan masyarakat dan juga mengancam keselamatan lingkungan,” tegas Tulus, Rabu (23/9/2026).

Operasi penertiban ini tidak cuma diarahkan kepada pelaku tambang tanpa izin, melainkan juga menyasar pengelola tambang berizin resmi. Tulus menyoroti masih adanya pemegang IUP legal yang lalai memenuhi kewajiban administratif, terutama penyerahan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan.

Penyampaian RKAB secara periodik tersebut berfungsi sebagai acuan penetapan kuota pengerukan material, sehingga laju eksploitasi alam tetap terkendali dan terhindar dari potensi kerusakan ekologis.

“Walaupun durasi izinnya sampai 5 tahun, namun mereka tetap harus melaporkan rencana kerja tahunan. Apabila tidak ada lalu kegiatannya membahayakan, pasti kami tutup,” ujarnya.

Pelanggaran berat terhadap standar operasional tambang legal berisiko dijatuhi sanksi administratif maksimal berupa pencabutan izin operasional secara permanen. Tulus mencontohkan langkah tegas yang sebelumnya diterapkan pada lokasi tambang Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, yang ditutup selamanya seusai terjadinya insiden longsor fatal akibat kelalaian prosedur kerja.

Upaya monitoring dan penegakan hukum di lapangan ini dijalankan Dinas ESDM Jawa Barat bersama tim Inspektur Tambang Kementerian ESDM.

Hingga 22 September 2026, catatan dinas menunjukkan sebanyak 106 lokasi penambangan liar galian C telah ditindak dan ditutup paksa di seluruh Jawa Barat.

Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Majalengka menjadi kawasan dengan penindakan terbanyak, masing-masing mencapai 15 lokasi. Penutupan berikutnya terkonsentrasi di Sukabumi sebanyak 13 titik, Subang 10 titik, Kuningan 8 titik, serta Kabupaten Bogor, Purwakarta, dan Kota Tasikmalaya yang masing-masing tercatat 7 titik.

Di samping itu, penertiban dilakukan di Indramayu dan Kabupaten Tasikmalaya masing-masing sebanyak 4 lokasi, disusul Bekasi, Karawang, dan Sumedang masing-masing 3 lokasi. Sebanyak 2 titik ilegal juga ditutup di Cirebon dan Kabupaten Bandung, sedangkan Bandung Barat, Ciamis, dan Pangandaran masing-masing menyumbang 1 titik penutupan.

Terkait aktivitas legal, Jawa Barat saat ini mencatat 61 IUP Operasi Produksi Aktif untuk komoditas galian C. Konsentrasi izin legal terbanyak berada di Kabupaten Bandung Barat dengan 20 IUP, disusul Sumedang dengan 8 IUP, dan Kabupaten Bogor sebanyak 7 IUP.

Sumber: Harapan Rakyat