Poin Penting
  • Partisipasi warga pada Pilkades serentak di 47 desa Kabupaten Cianjur hanya menyentuh angka 53 persen
  • Lokasi TPS terpusat di kantor desa dan antrean panjang menjadi kendala kehadiran pemilih
  • Desa Sukamaju mencatat partisipasi tertinggi 78 persen, sedangkan Desa Mentengsari terendah dengan 35 persen

WartaPurwakarta - Keikutsertaan masyarakat dalam perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 47 desa wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tercatat hanya berada di kisaran 53 persen. Keterbatasan akses mobilitas warga menuju lokasi pencoblosan menjadi salah satu kendala utama yang memicu rendahnya angka kehadiran tersebut.

Pemusatan bilik suara yang rata-rata hanya bertumpu pada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di balai desa dinilai menyulitkan warga dari kampung yang letaknya cukup jauh, kendati kawasan permukiman tersebut memiliki basis pemilih yang cukup padat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Cianjur Dendi Rinaldi pada Senin.

"Sedangkan alasan lain dari warga karena memilih melakukan kegiatan ke ladang dan kembali pulang karena kendala teknis serta kesiapan penyelenggara yang belum maksimal membuat mereka harus mengantri cukup lama," katanya.

Dari total 201.793 orang yang terdaftar sebagai pemilih pada Pilkades serentak 2026 di Cianjur, pemilih yang menggunakan hak suaranya hanya berkisar 53 persen. Rentetan kendala teknis di lapangan ini akan dijadikan dasar evaluasi oleh instansi terkait untuk mematangkan persiapan Pilkades serentak 2028 mendatang yang diproyeksikan mencakup sekitar 200 desa di Cianjur.

Berdasarkan data DPMD, rekor kehadiran pemilih paling tinggi diraih oleh Desa Sukamaju di Kecamatan Pagelaran. Pada desa tersebut, dari total 1.754 pemilih tetap, warga yang datang menyalurkan hak pilih mencapai 1.381 orang atau menembus 78 persen.

"Sedangkan desa dengan partisipasi paling rendah Desa Mentengsari-Kecamatan Cikalongkulon dari total DPT 4.580 orang yang menggunakan hak pilihnya hanya 1.642 orang atau 35 persen," katanya.

Terkait dengan aduan maupun sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke panitia, Dendi menjelaskan warga dapat menyampaikan keberatan secara berjenjang kepada pengawas, camat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna diselesaikan lewat musyawarah untuk mencapai mufakat.

"Sedangkan jalur lainnya masyarakat dapat melanjutkan keberatan melalui proses hukum hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," katanya.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat