Poin Penting
  • TPAKD Kabupaten Cirebon merancang fasilitas pinjaman modal hingga Rp15 juta untuk perempuan prasejahtera pada 2027
  • Subsidi bunga disiapkan guna memangkas tanggungan peminjam dari 24 persen menjadi delapan persen per tahun
  • Akses permodalan resmi juga diarahkan untuk melepaskan petani garam di Suranenggala dan Kertasari dari jeratan rentenir

WartaPurwakarta - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beserta kelompok perempuan prasejahtera di Kabupaten Cirebon disiapkan untuk menerima fasilitas permodalan berbunga terjangkau pada 2027 melalui langkah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) setempat.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Agus Muntholib dalam keterangannya pada Sabtu menyampaikan bahwa salah satu rancangan pembiayaan diarahkan bagi perempuan dari keluarga prasejahtera yang memerlukan modal usaha hingga Rp15 juta melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Untuk ibu-ibu prasejahtera yang ingin usaha, misalnya berjualan keripik, membuat kerupuk atau membuka warung, yang membutuhkan modal sampai Rp15 juta, akan ada subsidi," katanya.

Penyaluran subsidi tersebut ditargetkan sanggup memangkas tanggungan bunga tahunan dari kisaran 24 persen ke angka delapan persen. Melalui penurunan beban tersebut, Agus berharap program yang ditargetkan berjalan pada 2027 ini mampu menopang warga dalam merintis serta memperluas aktivitas usaha produktif.

Di samping skema itu, TPAKD Kabupaten Cirebon mengoperasikan Program Tim Pembiayaan Melawan Rentenir (TPKM) yang ditopang oleh Bank BJB bersama Bank Cirebon Jabar. Fasilitas pinjaman berbiaya murah ini disiapkan sebagai alternatif permodalan legal bagi pelaku UMKM agar terhindar dari jeratan rentenir.

Peluang permodalan usaha tersebut turut diperkuat oleh kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan seperti BRI dan BJB, di samping sokongan pembiayaan yang disalurkan PNM.

Upaya membuka jalan ke sektor keuangan resmi juga diarahkan bagi kalangan petambak garam di wilayah Kecamatan Suranenggala dan Kertasari agar tidak bergantung pada pinjaman informal demi mendanai kegiatan operasional mereka.

"Kami berusaha untuk mengenalkan para petani tambak garam agar tidak mengakses rentenir, tetapi mengakses modal-modal yang produktif yang formal,” katanya.

Menanggapi program tersebut, Perwakilan KPw Bank Indonesia Cirebon Himawan Putranto menyarankan penggunaan mekanisme penilaian atau scoring dalam memverifikasi kelayakan usaha calon penerima kredit modal kerja KUR.

Himawan turut mengusulkan sejumlah langkah strategis lain dalam agenda TPAKD, mencakup percepatan kepemilikan sertifikasi halal, diversifikasi skema pembiayaan syariah, pemanfaatan wakaf produktif, hingga akselerasi digitalisasi transaksi penerimaan daerah.

Bupati Cirebon Imron meminta seluruh jajaran TPAKD merampungkan evaluasi kinerja hingga triwulan ketiga 2026. Peninjauan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh rancangan kegiatan pada 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Perluas cakupan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, pelajar dan masyarakat di wilayah pedesaan," katanya.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat