Poin Penting
  • Pemprov Jabar meleburkan tujuh kelompok OPD sehingga jumlah dinas menyusut dari 26 menjadi 21 dan badan dari 9 menjadi 7
  • Tiga penggabungan pertama ditargetkan berlaku efektif pada 2027 dengan menyesuaikan gelombang pensiun pejabat eselon II
  • Langkah ini ditempuh untuk menekan belanja operasional di tengah penurunan dana transfer daerah

WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menyatukan tujuh kelompok organisasi perangkat daerah (OPD) secara bertahap guna memangkas pengeluaran operasional dan memastikan porsi anggaran untuk kepentingan masyarakat tetap terlindungi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penataan kelembagaan melalui peleburan sejumlah perangkat daerah ini menjadi langkah yang tak bisa ditunda demi menjaga kondisi fiskal daerah tetap sehat.

"Kita menghadapi problem fiskal karena ada penurunan dana transfer daerah. Sehingga kita harus menyesuaikan agar belanja kebutuhan publiknya tetap terjaga," kata Dedi usai bertemu Panitia Khusus (Pansus) XX DPRD Jawa Barat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman merinci bahwa peleburan tujuh kelompok OPD berdasarkan kesamaan urusan pemerintahan itu akan memangkas jumlah dinas dari 26 menjadi 21 unit. Sementara itu, jumlah badan juga akan berkurang dari sembilan menjadi tujuh unit. Unsur pendukung seperti Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD, dan Inspektorat tidak mengalami perubahan.

Tujuh kelompok OPD yang akan disatukan meliputi, pertama, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Kedua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan digabungkan bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Ketiga, Dinas Perkebunan dilebur dengan Dinas Kehutanan. Keempat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disatukan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D).

Kelima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Keenam, Dinas Sumber Daya Air diintegrasikan bersama Dinas Perumahan dan Permukiman. Ketujuh, penyatuan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan urusan ketahanan pangan, serta penataan urusan pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

Menurut Herman, proses peleburan ini tidak akan diberlakukan sekaligus. Pelaksanaannya disesuaikan dengan gelombang pensiun sekitar enam pejabat eselon II sepanjang 2026 hingga 2027 agar stabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik tidak terganggu.

Pada tahap awal yang ditargetkan efektif mulai 2027, tiga penggabungan akan segera dijalankan, yaitu Dinas Kehutanan dengan Dinas Perkebunan, BKD dengan BPSDM, serta Dukcapil dengan DP3AKB. Empat peleburan lainnya akan menyusul pada tahap berikutnya, sedangkan penataan biro di lingkungan Setda akan diatur lewat peraturan gubernur tersendiri.

"Pengisiannya akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ada tiga yang direncanakan efektif mulai 2027," ujar Herman.

Terkait pemanfaatan gedung perkantoran setelah peleburan OPD serta besaran penghematan anggaran yang dihasilkan, Herman menyatakan pihaknya tengah memetakan optimalisasi aset yang tersedia sembari menghitung nilai efisiensi fiskal secara lebih mendalam.

"Yang jelas ada efisiensi. Jumlahnya berapa, masih didalami," tutur Herman.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat