Poin Penting
  • Penyidik menyita 12 bidang tanah, tiga unit mobil, dan simpanan bank Rp829,5 juta
  • Kasus dugaan penyaluran kredit perumahan fiktif ini merugikan negara sekitar Rp237 miliar
  • Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka, melibatkan pihak bank pelat merah dan pengembang

WartaPurwakarta - Belasan bidang tanah, tiga unit kendaraan roda empat, serta uang tunai ratusan juta rupiah disita aparat Kejaksaan Negeri Karawang. Langkah hukum ini ditempuh guna mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) yang melibatkan pengembang PT Bumi Arta Sedayu (BAS).

Penyitaan beragam aset tersebut ditujukan untuk menyelamatkan hak keuangan negara sekaligus melengkapi alat bukti perkara. Hal tersebut diutarakan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Dedy Irwan Virantama dalam pernyataan resminya pada Jumat.

“Untuk aset tanah yang disita ini meliputi 12 bidang tanah yang berlokasi di Desa/Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, dengan total luas 9.645 meter persegi. Nilai taksiran aset tanah ini mencapai Rp9,9 miliar,” kata Dedy.

Tindakan penyitaan tanah berlandaskan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRINT-3007A/M.2.26/Fd.2/08/2026 tertanggal 3 September 2026, yang diperkuat Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 38/Pid.B.SITA/2026/PN Cbi bertanggal 12 Oktober 2026.

Deretan aset sitaan tim penyidik pidana khusus juga mencakup tiga armada mobil dengan taksiran harga menembus Rp1,15 miliar. Kendaraan tersebut meliputi satu unit Toyota Vellfire dan satu unit Hyundai Ioniq atas nama PT BAS, ditambah satu unit Wuling Confero S 1.5 L kepemilikan tersangka HJ.

Tak hanya properti dan kendaraan, dana sebesar Rp829,5 juta yang tersimpan pada rekening Bank BNI milik PT BAS ikut dibekukan dan disita oleh korps adhyaksa.

"Penyitaan sejumlah aset dalam pengungkapan kasus korupsi penyaluran KPR ini merupakan upaya untuk mengamankan barang bukti sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara," katanya.

Dedy menegaskan penuntasan perkara berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah terhadap semua pihak yang berperkara.

Pada perkara penyaluran kredit yang ditaksir memicu kerugian negara hingga Rp237 miliar ini, kejaksaan telah menetapkan tujuh orang tersangka. Sebanyak tiga di antaranya adalah pejabat kantor cabang Karawang dari salah satu bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), masing-masing berinisial BMY, AA, serta DPP.

Adapun empat tersangka lainnya datang dari internal PT BAS, yaitu VY, HJ, OH, dan HH.

PT BAS tercatat sebagai badan usaha pengembang di bawah naungan Citra Swarna Group yang menggarap kawasan hunian dan niaga. Perusahaan ini menerima kucuran kredit bank pelat merah guna mendanai pembangunan Perumahan Citra Swarna Grande serta Kartika Residence di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Pengerjaan kedua proyek perumahan sepanjang kurun waktu 2021 hingga 2024 tersebut terindikasi memuat praktik penyaluran kredit fiktif.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat