- Dari 544.947 data awal ATS Jabar, baru 183.441 anak atau 33,66 persen yang terverifikasi hingga 8 November 2026
- Verifikasi tuntas di Kabupaten Ciamis menunjukkan sekitar 3.000 dari 9.000 ATS ternyata masih aktif bersekolah
- Masalah data ganda, ketidaksesuaian identitas, dan kendala NISN menjadi penyebab utama siswa aktif tercatat sebagai ATS
WartaPurwakarta - Proses pengecekan lapangan terhadap 544.947 data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Barat baru mencapai 33,66 persen atau setara 183.441 anak per 8 November 2026. Capaian tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto saat memberikan keterangan di Bandung pada Senin.
Purwanto menekankan bahwa percepatan verifikasi di lapangan menjadi hal yang sangat mendesak. Pasalnya, sejumlah besar anak yang tercantum dalam daftar ATS pada kenyataannya masih mengikuti kegiatan belajar di sekolah, tetapi mengalami hambatan dari sisi administrasi pencatatan.
Sebagai contoh konkret, ia menunjuk hasil verifikasi yang sudah rampung 100 persen di Kabupaten Ciamis. Dari data awal sekitar 9.000 ATS di kabupaten tersebut, sekitar 3.000 anak diketahui masih aktif menjalani pendidikan. Dengan demikian, hanya sekitar 6.000 anak yang benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut.
"Ketika anak ternyata masih bersekolah, kita cari persoalan datanya. Jangan sampai setelah diverifikasi dan masuk kategori residu, kemudian tidak ada tindak lanjut," kata Purwanto.
Purwanto menjelaskan, siswa yang sesungguhnya masih aktif belajar namun tercatat sebagai ATS umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah data ganda, ketidakcocokan identitas peserta didik, persoalan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), serta perpindahan domisili anak tanpa diikuti pembaruan data. Kondisi ini membutuhkan pembenahan secara kolaboratif antara satuan pendidikan dan operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Meskipun Kabupaten Ciamis telah menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi, Purwanto mengingatkan bahwa selesainya pendataan tidak otomatis menuntaskan permasalahan ATS tanpa langkah intervensi nyata yang menyusul.
"Anak-anak yang telah teridentifikasi masih perlu ditindaklanjuti melalui intervensi agar kembali memperoleh layanan pendidikan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan anak yang membutuhkan pendidikan kesetaraan dapat terhubung dengan PKBM," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Purwanto juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota lain di Jawa Barat agar mencontoh pola kerja Kabupaten Ciamis. Daerah tersebut berhasil menggerakkan kolaborasi antara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), aparat kewilayahan, penilik, pengawas, relawan, dan satuan pendidikan secara terpadu.
"Peran pemerintah desa dan kecamatan penting untuk menjangkau keluarga dan mengetahui secara langsung kondisi anak yang tidak bersekolah," tutur Purwanto.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat