- Jaro Ade dipanggil sebagai saksi KPK, jadwal pemeriksaan dipindah ke 29 Oktober 2026
- Penyidikan mencakup dugaan pemotongan upah pungut dan korupsi pengadaan barang dan jasa
- KPK belum menetapkan tersangka, melibatkan lima pejabat daerah lainnya
WartaPurwakarta - Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi yang lebih dikenal dengan sebutan Jaro Ade, tercatat dalam daftar saksi yang harus hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten Bogor.
Awalnya, Jaro Ade dijadwalkan hadir pada Selasa, 27 Oktober 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, namun ia menyatakan tidak dapat memenuhi panggilan tersebut. Menanggapi hal itu, KPK menunda pemeriksaan dan menetapkan kembali tanggalnya pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, proses pemeriksaan saksi masih berlangsung pada 27 Oktober. Ia menjelaskan, “Hari ini, Selasa (27/10), penyidik melanjutkan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Salah satunya AR selaku Wabup Bogor.” Pernyataan tersebut dikutip dari laporan ANTARA.
Budi Prasetyo menambahkan bahwa jadwal Jaro Ade telah diubah, “Dijadwalkan ulang pemeriksaannya pada Kamis (29/10),” ujar dia dalam wawancara yang sama.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari penyidikan yang dimulai sejak Agustus 2026 dan mencakup dua kasus utama: dugaan pemotongan upah pungut yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, serta dugaan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hingga 28 Oktober 2026, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam kedua perkara tersebut.
Selain Jaro Ade, KPK juga memanggil empat pejabat lain dari lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor sebagai saksi, yaitu Sekretaris Daerah Ajat Rochmat Jatnika, Inspektur Daerah Arif Rahman, pegawai Bappenda Sesilia Windy Gloriana, serta ajudan Bupati Rudy Susmanto dan Gilang Windu.
Pihak KPK menegaskan bahwa status saksi tidak serta merta menandakan keterlibatan dalam tindak pidana, melainkan sebagai upaya mengumpulkan keterangan untuk memperjelas mekanisme yang sedang disidik.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Penyidikan terkait upah pungut menyoroti insentif yang diberikan kepada petugas pemungutan pajak dan retribusi daerah, sementara penyelidikan pengadaan barang dan jasa menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana publik dalam proses pembelian.
Informasi ini mencerminkan perkembangan terbaru dalam rangkaian penyelidikan korupsi di Kabupaten Bogor, dengan jadwal pemeriksaan Jaro Ade kini tertunda hingga akhir pekan pertama Oktober.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat