- Revitalisasi tambak Pantura mencakup 1.465,99 hektare di tiga kecamatan dan enam desa dengan 512 penggarap terdampak
- Program diproyeksikan menyerap minimal 7.500 tenaga kerja melalui konstruksi dan restorasi mangrove
- Wakil Bupati Subang mendesak agar masyarakat lokal dilibatkan langsung dalam peluang ekonomi program tersebut
WartaPurwakarta - Rencana revitalisasi kawasan tambak di pesisir utara Kabupaten Subang yang berstatus program strategis nasional (PSN) menyita perhatian pemerintah daerah setempat, terutama menyangkut nasib ratusan penggarap yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi atau akrab disapa Kang Akur, menyuarakan kekhawatiran itu ketika berdialog bersama Tim Kantor Staf Presiden (KSP) serta perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ruang Rapat Bupati I pada Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas skema pelaksanaan revitalisasi tambak Pantura.
Berdasarkan rencana yang dipaparkan, area revitalisasi membentang seluas 1.465,99 hektare dan tersebar di tiga kecamatan serta enam desa. Sebanyak 512 penggarap tambak bakal terkena dampak langsung dari perubahan tata kelola kawasan itu. Di sisi lain, proyek ini ditargetkan menyerap paling sedikit 7.500 tenaga kerja lewat aktivitas konstruksi maupun pemulihan ekosistem mangrove.
Kang Akur menegaskan bahwa Pemkab Subang pada dasarnya menyokong program tersebut. Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial terhadap warga pesisir yang selama ini bergantung pada tambak.
"Jangan sampai program pembangunan justru memunculkan persoalan ekonomi dan sosial baru," tegasnya.
Menurut Kang Akur, tolok ukur keberhasilan revitalisasi tidak bisa semata dilihat dari luasan kawasan yang dipulihkan atau bangunan infrastruktur yang berdiri. Lebih dari itu, program harus membuka ruang bagi penduduk setempat untuk tetap bekerja dan menikmati manfaat ekonomi secara nyata.
Oleh karena itu, ia mendesak agar masyarakat sekitar diikutsertakan secara langsung dalam setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari pembukaan peluang usaha hingga penyediaan lapangan kerja baru.
"Kami dorong agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi pihak terdampak, tetapi juga dilibatkan dalam peluang ekonomi dari program ini," ungkapnya.
Kang Akur turut menekankan urgensi koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan warga agar setiap persoalan dapat dituntaskan melalui musyawarah.
"Sinergi dan komunikasi harus terjalin dengan baik, agar laukna beunang caina herang. Semua dapat solusi terbaik hingga nanti PSN dapat dijalankan di Kabupaten Subang dengan baik," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dari pihak KSP, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Herbert Marpaung menjelaskan bahwa forum diskusi tersebut diadakan guna menghimpun dukungan seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, terhadap pelaksanaan revitalisasi.
"Harus mendapat dukungan dari Bapak/Ibu semua, agar apa yang menjadi tujuan program ini terlaksana dengan baik tanpa persoalan sosial," jelas Herbert.
Pemkab Subang berharap pelaksanaan revitalisasi tambak Pantura mampu menyeimbangkan upaya pemulihan lingkungan, kebutuhan pembangunan, serta kelangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat