- Luas LP2B Kota Bogor menyusut dari 58 hektar menjadi 35-36 hektar berdasarkan verifikasi terkini
- Wakil Wali Kota Bogor memerintahkan pendataan ulang by name by address kepada Dinas Pertanian dan aparat wilayah
- Pemkot Bogor siapkan insentif berupa keringanan PBB hingga 75%, asuransi usaha tani, dan asuransi jiwa petani
WartaPurwakarta - Penyusutan signifikan pada data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Bogor mendorong Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menginstruksikan verifikasi menyeluruh terhadap kondisi lahan pertanian yang tersisa di wilayah tersebut.
Berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku, luas LP2B Kota Bogor ditetapkan sebesar 58 hektar. Namun, hasil verifikasi darurat terbaru menunjukkan angka itu telah merosot menjadi kisaran 35 hingga 36 hektar saja.
"Informasi awal dari Dinas Pertanian menunjukkan adanya penurunan dari 58 hektar menjadi 35–36 hektar. Proses verifikasi sebelumnya terkesan terburu-buru, sehingga tidak fair dan kurang akurat," tegas Jenal saat menghadiri panen raya bersama Kelompok Tani Bangun Tani Hias di Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, Senin 5 Oktober 2026.
Merespons kondisi itu, Jenal menyatakan akan segera memanggil Dinas Pertanian bersama aparat wilayah guna melakukan pendataan ulang secara menyeluruh, mencakup identitas pemilik lahan maupun petani penggarap secara by name by address. Langkah itu ditempuh demi memastikan penegakan Perda berjalan konsisten sekaligus melindungi keberadaan lahan pertanian di tengah kawasan perkotaan.
"Langkah ini diambil guna memastikan konsistensi penegakan Perda serta menjaga keberadaan lahan pertanian di Kota Bogor," tegas Jenal kepada wartawan.
Lebih jauh, Jenal menekankan bahwa keberadaan sawah di wilayah perkotaan tidak semata-mata berkaitan dengan target swasembada pangan nasional. Lahan pertanian, menurutnya, mengemban fungsi ekologis yang jauh lebih mendasar, yakni sebagai kawasan resapan air.
"Fungsi yang paling utama adalah resapan air. Bogor adalah daerah penyangga untuk Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Air hujan harus terserap dan berhenti di Kota Bogor, bukan malah mengalir menjadi air permukaan yang memicu banjir di daerah hilir," jelasnya.
Mengacu pada UU No. 41 Tahun 2009 dan Perda Provinsi Jawa Barat No. 27 Tahun 2010, Pemkot Bogor turut mengkaji skema land banking atau pembelian lahan pertanian yang disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sebagai bentuk perlindungan bagi pemilik lahan dan petani, sejumlah insentif disiapkan. Pemilik lahan yang bersedia menetapkan lahannya sebagai lahan pertanian abadi akan mendapatkan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 75 persen. Selain itu, petani juga akan dilindungi melalui Asuransi Usaha Tani Padi dengan premi sekitar Rp36.000 per hektar yang ditanggung pemerintah, serta asuransi jiwa sebagai jaminan keselamatan bagi mereka yang mengolah lahan.
"Dinas Pertanian sudah mengusulkan program asuransi ini untuk masuk dalam APBD. Saya akan cek dan pastikan penganggaran ini masuk sebelum diketok. Pemerintah harus hadir memfasilitasi dan mempermudah mereka yang mau menjaga ekosistem kota," pungkas Jenal.
Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat