- WALHI Jawa Barat mengkritisi rencana proyek PLTP di kawasan Gunung Galunggung Tasikmalaya
- Transisi energi dinilai tidak boleh mengorbankan hak sosial, mata air, dan lahan pertanian masyarakat
- WALHI menuntut audit menyeluruh dan menyiapkan pendampingan hukum bagi warga lokal
WartaPurwakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat menyoroti rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya. Organisasi advokasi lingkungan ini mengingatkan bahwa label energi ramah lingkungan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengorbankan ruang hidup serta keadilan bagi komunitas setempat.
Manajer Advokasi WALHI Jawa Barat, Ajeng, menyatakan bahwa kehadiran pembangkit energi terbarukan tidak serta-merta menjamin perlakuan yang adil bagi warga di sekitar lokasi proyek.
"Secara konsep, transisi energi seperti geothermal memang bertujuan menurunkan emisi karbon dan menggantikan energi fosil. Namun dalam praktik, manfaat lingkungan ini tidak selalu sejalan dengan distribusi manfaat sosial yang adil," ujar Ajeng pada Senin, 5 Oktober 2026.
Menurut analisis WALHI Jabar, ketimpangan transisi kerap terjadi manakala seluruh dampak ekologis dan beban sosial mesti ditanggung masyarakat di kaki Galunggung, sedangkan hasil listrik maupun keuntungan ekonominya dipasok untuk kepentingan pasar yang lebih luas dan para pemodal.
"Masyarakat di sekitar proyek berisiko kehilangan lahan pertanian, menghadapi ancaman perubahan sumber mata air, hingga terganggunya mata pencaharian utama mereka. Di sisi lain, energi yang dihasilkan justru dialirkan ke sistem listrik nasional yang lebih luas," paparnya.
Ajeng menjelaskan, ketegangan sosial rawan mencuat akibat sempitnya sudut pandang pemerintah dan pemrakarsa yang membatasi peralihan energi hanya pada kalkulasi angka emisi serta nilai investasi. Pendekatan tersebut dinilai menomorduakan pelibatan bermakna dari komunitas terdampak.
"Akibatnya, proyek yang diklaim bersih secara lingkungan belum tentu adil secara sosial. Ketimpangan kekuatan ini makin parah karena warga lokal berada pada posisi tawar yang sangat lemah dalam negosiasi maupun proses konsultasi publik," tambahnya.
Mengacu pada berbagai kajian mengenai kerentanan ekologi dan ekonomi di sekitar tapak geotermal, WALHI Jabar menolak jika pengerjaan eksplorasi Gunung Galunggung terus dipacu tanpa evaluasi menyeluruh.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Jika PLTP Gunung Galunggung dinilai sebagai jawaban dari transisi energi, maka bukan hanya sumber energinya saja yang harus bersih, tetapi juga seluruh sistem di dalamnya. Mulai dari proses eksplorasi, pembangunan, operasi, hingga pengelolaan limbah dan dampak sosialnya," tegas Ajeng.
Ajeng menambahkan, keabsahan predikat energi bersih hanya dapat terbukti lewat tata kelola yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan di setiap tingkatan. Menyikapi situasi ini, WALHI Jawa Barat berencana mengawal seluruh proses proyek tersebut sekaligus menyiapkan pendampingan sosial dan bantuan hukum bagi masyarakat Tasikmalaya.
Sumber: Harapan Rakyat