- 80% sumber air tercemar E-coli
- hanya 5 dari 800 depot berizin
- stunting di Bandung 22%
WartaPurwakarta - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menandatangani nota kesepahaman dengan Yayasan Plan International Indonesia pada 5 November 2026 di Hotel Grandia. Kesepakatan itu menegaskan kerja sama antara pemerintah kota dan LSM dalam memantau serta memberi izin kepada depot air minum isi ulang yang beroperasi di wilayah Bandung.
Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan meminta Pemerintah Kota Bandung berkolaborasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap usaha depot air minum. Dari perkiraan sekitar 800 outlet yang ada, hanya lima yang telah memperoleh izin resmi.
Farhan menekankan pentingnya kualitas air yang dijual kembali. Ia mengatakan, "Depot air minum isi ulang ini adalah hal yang baik, karena memberikan akses air bersih kepada masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah airnya sudah bersih? Ini yang harus kita teliti bersama. Maka, kita akan kelola agar semuanya berizin." Pemerintah kota menargetkan agar semua depot beroperasi dengan standar kebersihan yang terjamin.
Survei terbaru Kementerian Perdagangan mengungkap bahwa 80 persen sumber air yang dipakai oleh depot di Bandung mengandung bakteri E-coli. Temuan ini menjadi alasan utama pemerintah kota menekankan pengawasan ketat, mengingat hubungan antara kualitas air dan tingkat stunting. Farhan menambahkan, "Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung ingin berkomitmen untuk bersama-sama membangun platform dengan fokus utama pada penanganan stunting, karena kita sedang mengejar target zero new stunting."
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan prevalensi stunting di Bandung masih berada pada angka 22 persen, sementara kasus tuberkulosis mencapai sekitar 18.000. Menurut Farhan, faktor sanitasi yang belum memadai dan distribusi gizi yang tidak merata berkontribusi pada masalah tersebut. Ia menuturkan, "Ini berhubungan erat sekali. Hal-hal yang mempengaruhi hal itu di antaranya ialah sanitasi lingkungan yang masih belum baik, kemudian masalah pemerataan ketersediaan gizi. Nah ini salah satu upaya kita untuk menangani ketimpangan sosial yang memang lumayan besar di Kota Bandung."
Farhan menegaskan perlunya konsistensi kebijakan dalam menurunkan angka stunting. "Inilah yang harus kita tangani bersama agar ada konsistensi penurunan secara terus-menerus. Sempat turun, naik lagi, turun lagi, lalu naik lagi, hal tersebut tidak boleh terjadi. Artinya, ada inkonsistensi dalam kebijakan," ujarnya.
Muchammad Chaerul Umam, Direktur Program Quality, Development, and Partnership Plan International Indonesia, menyatakan kegembiraannya atas kolaborasi pertama dengan pemerintah kota Bandung. Ia menjelaskan, "Hal ini baru untuk bekerja sama langsung dengan pemerintah kota, dan kami sangat senang dapat memulainya di Kota Bandung. Untuk tahun ini kami mulai dengan stunting. Harapannya ke depan, kerja sama ini dapat menjajaki isu-isu lainnya, seperti kesehatan yang lebih luas, pendidikan, pemberdayaan, dan keamanan."
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menurut Umam, penanganan stunting memerlukan pendekatan multisektor. "Kita fokus pada wash (sanitasi di rumah tangga), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta..." katanya, menambahkan bahwa program akan melibatkan edukasi gizi dan perbaikan infrastruktur sanitasi.
Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat perizinan depot air minum, menurunkan kontaminasi bakteri, serta mempercepat penurunan angka stunting di Bandung.
Sumber: Pojok Satu