- Raperda Bank Perekonomian Rakyat resmi menjadi Perda
- Penyesuaian regulasi menambah fungsi dan layanan bank
- Kredit macet teratasi 30%, simpanan baru tarik Rp6,7 miliar
WartaPurwakarta - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, khususnya Panitia Khusus (Pansus) 18, atas penyelesaian pembahasan Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung yang kini telah diresmikan menjadi Peraturan Daerah pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut Farhan, perubahan status tersebut berhubungan dengan penyesuaian regulasi nasional yang terjadi setelah Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diterbitkan. Penyesuaian tersebut tidak hanya melibatkan perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, melainkan juga memperluas ruang lingkup tugas dan layanan perbankan yang dapat diberikan.
"Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat serta menjadi bentuk antisipasi terhadap perkembangan perekonomian nasional," tegas Farhan.
Dalam upaya memperkuat institusi tersebut, pemerintah kota telah melaksanakan serangkaian inisiatif, antara lain restrukturisasi manajemen, penanganan kredit macet, serta peluncuran produk simpanan baru. Hingga kini, penanganan kredit macet berhasil mengumpulkan sekitar tiga puluh persen dari total kredit bermasalah, sementara produk simpanan baru telah menarik dana pihak ketiga senilai sekitar Rp6,7 miliar.
Pemerintah kota juga tengah menjajaki kerja sama dengan Bank BJB untuk memasarkan produk perbankan melalui skema white labeling serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Farhan menekankan pentingnya sinergi antara dewan dan eksekutif kota, menambahkan, "Untuk itu dukungan, konsultasi serta komunikasi yang erat antara dewan dengan kami sebagai Pemerintah Kota Bandung kami harapkan selalu terjalin dalam bentuk dukungan yang konstruktif."
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain penetapan Perda Bank Perekonomian Rakyat, rapat paripurna DPRD juga meninjau empat Raperda yang termasuk dalam Propemperda Tahun 2026 Tahap II, yakni terkait Pengarusutamaan Gender, Rumah Susun, perubahan atas Perda No.12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Wening Bandung. Komisi I DPRD menyampaikan laporan mengenai usulan perubahan Peraturan DPRD No.1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.
Sumber: Pojok Satu