- Wamendagri menginstruksikan pemerintah daerah memperluas mitigasi TBC hingga tingkat desa
- Urusan kesehatan ditekankan sebagai program wajib yang harus tercermin dalam APBD
- Pendekatan terpadu melibatkan TNI-Polri dan kader posyandu dinilai efektif mendampingi kontak erat pasien
WartaPurwakarta - Pemerintah daerah diinstruksikan untuk memperluas jangkauan penanggulangan tuberkulosis (TBC) hingga menjangkau lini perdesaan. Penegasan tersebut dikemukakan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus ketika meninjau percepatan penanganan TBC di Rumah Sakit (RS) Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Menurut Wiyagus, penyediaan layanan medis bagi penderita TBC merupakan wujud nyata kehadiran negara. Hal tersebut berlandaskan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 terkait tanggung jawab penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang layak. Oleh sebab itu, aparatur pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan akses penanganan medis, baik lewat institusi pemerintah maupun swasta.
“Kami di sini dari Kementerian Dalam Negeri sesuai tugasnya, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mungkin kami juga perlu menyampaikan bahwa urusan kesehatan ini urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan berkait dengan pelayanan dasar,” katanya.
Wiyagus menambahkan, sektor kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang wajib diprioritaskan para kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Visi Indonesia Emas 2045 diyakini mustahil dicapai tanpa kualitas kesehatan warga yang prima. Hal ini selaras dengan agenda Asta Cita keempat mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, serta pemberdayaan pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas.
“Kami pun di sini ingin melihat secara langsung bagaimana masalah kesehatan ini benar-benar ada dalam dokumen RPJMD, RKPD, kemudian juga rencana strategis, OPD sampai di APBD,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengapresiasi keterpaduan berbagai sektor dalam pembentukan desa siaga penanganan TBC. Kerja sama antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), rumah sakit umum daerah (RSUD), kader PKK-Posyandu, hingga jajaran TNI-Polri dinilai menjadi kunci vital untuk mempercepat penuntasan penyakit pernapasan tersebut.
Langkah kolaboratif ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang menetapkan kewajiban pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran, koordinasi penanganan, dan pelibatan masyarakat guna pelacakan kasus serta pencegahan.
Skema kerja terpadu ini, lanjut Wiyagus, dapat meniru keberhasilan penanganan pandemi Covid-19, khususnya untuk mendorong kontak erat pasien agar patuh menjalani Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT).
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Ada satu kabupaten yang kita kunjungi. Pembagian tugasnya itu antara Babinsa dengan Bhabinkamtibmas untuk datang ke masing-masing kontak erat, memberikan pemahaman agar mau minum [obat untuk] TPT. Ternyata efektif, hasilnya luar biasa,” tambahnya.
Wiyagus mengharapkan keterpaduan antar-instansi ini memicu lahirnya berbagai terobosan penanganan TBC di Kabupaten Sumedang, termasuk optimalisasi penggunaan teknologi digital di wilayah tersebut.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional