Poin Penting
  • Pemerintah diminta percepat pemulangan WNI yang terjebak; pengungkapan jaringan perekrut hingga pihak terkait harus dilakukan; pengawasan penawaran kerja luar negeri diperketat

WartaPurwakarta - Netty Prasetiyani Aher, wakil anggota Komisi IX DPR RI, pada Selasa 19 November 2026 menuntut langkah nyata pemerintah untuk melindungi serta mengevakuasi Warga Negara Indonesia yang diduga menjadi korban skema rekrutmen kerja ke Rusia dan berakhir menjadi tentara di zona konflik.

Dalam sambutannya, Netty menegaskan, “Masyarakat berangkat ke luar negeri mencari pekerjaan untuk kehidupan yang lebih layak. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan keselamatan jiwa dan raga. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri.” Ia mengusulkan tiga prioritas kebijakan.

Pertama, ia meminta Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow dan Kyiv melakukan identifikasi cepat terhadap semua WNI yang berpotensi terlibat, sekaligus menyiapkan prosedur konsuler dan logistik untuk memulangkan mereka ke tanah air. “Pemerintah harus segera mengintensifkan komunikasi diplomatik, memberikan pendampingan konsuler, dan menyiapkan langkah pemulangan bagi mereka ke Indonesia,” ujarnya.

Kedua, Netty menyoroti pentingnya pembongkaran menyeluruh jaringan perekrut. Ia memuji aparat penegak hukum yang telah mengungkap jaringan dugaan TPPO, kemudian menambahkan, “Penyelidikan harus dikembangkan untuk menelusuri seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perekrut, perantara, penyandang dana, hingga pihak yang memperoleh keuntungan.” Selanjutnya, ia menegaskan, “Penanganannya tidak boleh berhenti pada perekrut lapangan. Seluruh jaringan harus diungkap agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dengan modus serupa.”

Ketiga, ia mengajak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bersama Kementerian Luar Negeri, kepolisian, dan pemerintah daerah, untuk memperketat pengawasan terhadap semua bentuk penawaran kerja ke luar negeri, termasuk yang muncul di media sosial atau jalur informal. “Tujuan bekerja ke luar negeri adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan mempertaruhkan nyawa di medan perang. Pemerintah perlu bergerak cepat agar WNI yang masih terjebak segera mendapatkan perlindungan dan kepastian,” tegas Netty.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa kesempatan bekerja di luar negeri merupakan hak warga yang harus dijamin keamanannya, serta menuntut agar proses rekrutmen dan penempatan dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional