Poin Penting
  • Kemendagri mengeluarkan SE Nomor 400.10/8834/SJ agar pemda menyebarluaskan informasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan
  • Tenaga Ahli Utama Bakom RI Puji Hartoyo mengingatkan komunikasi publik harus membuka ruang dialog dan bukan sekadar pencitraan
  • Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD melaporkan 3.404 unit Jembatan Garuda telah selesai dari target 5.302 unit hingga 17 November 2026

WartaPurwakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar lebih aktif menyebarluaskan informasi mengenai pencapaian kinerja dua tahun pemerintahan kepada masyarakat luas. Imbauan ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8834/SJ yang menggarisbawahi peran krusial daerah sebagai penghubung antara hasil pembangunan di tingkat pusat dan masyarakat hingga lapisan paling bawah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Mey Rany Wahida Utami menyampaikan hal tersebut dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menurut Rany, kedudukan Pemda sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan warga. Dengan posisi itu, Pemda dinilai mampu menautkan berbagai pencapaian program nasional dengan kebutuhan riil serta dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat di masing-masing wilayah.

Rany menjelaskan bahwa upaya mengoptimalkan publikasi ini membutuhkan kolaborasi internal antara pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan tim kehumasan. Kepala OPD bertanggung jawab menyiapkan data sektoral beserta konfirmasi teknis yang akurat, sedangkan pengelola kehumasan bertugas mengolahnya menjadi narasi yang mudah dicerna publik melalui berbagai kanal, mulai dari situs resmi, media sosial, hingga videotron.

"Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya," ujar Rany.

Rany juga menegaskan bahwa penyebaran informasi kinerja bukan semata memperluas cakupan publikasi, melainkan bentuk nyata transparansi serta pertanggungjawaban moral pemerintah terhadap rakyat. Pada kesempatan yang sama, Kemendagri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan Pemkab Karangasem yang dinilai konsisten mempublikasikan capaian pembangunan di sektor pendidikan melalui beragam kanal daerah.

Forum tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Pertanian.

Tenaga Ahli Utama Bakom RI Puji Hartoyo memberikan catatan kritis terkait komunikasi publik pemerintah. Ia mengingatkan agar komunikasi yang dilakukan tidak terjebak menjadi aktivitas satu arah yang bersifat rutin belaka. Pemerintah, kata dia, wajib menyediakan ruang dialog guna menyerap keluhan dan masukan warga sebagai bahan evaluasi efektivitas program.

"Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti," tegas Puji.

Dalam forum yang sama, beberapa instansi turut memaparkan data progres pembangunan sebagai materi diseminasi bagi Pemda. Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD melaporkan bahwa hingga 17 November 2026, sebanyak 3.404 unit Jembatan Garuda telah rampung dibangun dari target total 5.302 unit. Sebanyak 1.898 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan diproyeksikan menjangkau sekitar tujuh juta warga di 13.732 desa/kelurahan.

"Dan menghubungkan 15.000 lebih sekolah, 7.800 fasilitas kesehatan, dan 8.165 fasilitas dari sektor ekonomi yang ada di wilayah," ungkap Andrian.

Selain progres konektivitas jembatan, Kementerian PU melalui Kepala Biro Komunikasi Publik Ardhyta Agus Setiawan menyampaikan perkembangan penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, Kementerian Pertanian melaporkan capaian produksi beras nasional pada tahun 2025.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional