Poin Penting
  • Wamendagri Akhmad Wiyagus mengajak alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan berperan aktif sebagai penggerak program prioritas nasional
  • Pengukuhan Ketua Umum dan jajaran DPN IKAPTK Periode 2026-2031 digelar secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Rabu 18 November 2026
  • Kiprah alumni pamong praja disebut selaras dengan Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo Subianto tentang reformasi birokrasi, hukum, dan pemberantasan korupsi

WartaPurwakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengajak para lulusan pendidikan tinggi kepamongprajaan agar tampil lebih aktif dalam mengawal dan menyukseskan agenda prioritas nasional. Menurutnya, pengalaman serta jaringan luas yang dimiliki alumni di berbagai lini pemerintahan menjadi modal besar untuk tidak hanya mempererat solidaritas organisasi, melainkan juga menggerakkan reformasi birokrasi, meningkatkan mutu layanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah.

Imbauan tersebut disampaikan Wiyagus ketika membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada acara Pengukuhan Ketua Umum beserta jajaran Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK) Periode 2026-2031. Acara berlangsung secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Wiyagus menjelaskan bahwa para alumni memiliki bekal pengalaman dan keahlian yang sangat kaya karena telah menjalani tanggung jawab di berbagai jenjang birokrasi, mulai dari kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah (Pemda). Potensi tersebut, kata dia, perlu dikonsolidasikan lewat wadah IKAPTK sebagai ruang berbagi pengetahuan sekaligus memperkuat kapasitas aparatur.

"Ini merupakan potensi pengalaman dan keahlian yang perlu dihimpun oleh IKAPTK untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian juga jejaring lintas angkatan dan daerah harus memudahkan pertukaran pengetahuan, serta membantu alumni menghadapi persoalan di tempat tugas masing-masing," ujar Wiyagus.

Ia juga menegaskan bahwa kiprah strategis para pamong praja ini sejalan dengan Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam hal penguatan reformasi birokrasi, pembaruan hukum, dan pemberantasan korupsi. Keberhasilan agenda pembangunan nasional, lanjutnya, sangat bergantung pada keberadaan aparatur negara yang kompeten, berintegritas, dan sepenuhnya berorientasi melayani masyarakat.

"Peran tersebut sejalan dengan Asta Cita yang ketujuh yang merupakan misi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, tentang reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi terkait dengan pemberantasan korupsi dan lain sebagainya," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Wiyagus mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo saat pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 29 Juli 2026 lalu. Saat itu, Presiden menekankan bahwa kehormatan seorang abdi negara tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya jabatan, tetapi oleh seberapa besar manfaat nyata yang dapat dirasakan rakyat.

"Bapak Presiden juga pernah menekankan pentingnya tiga komponen utama dalam menjaga ketahanan dan keberlangsungan suatu negara, yaitu militer yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan, kepolisian dan intelijen yang kuat untuk menjaga keamanan dan stabilitas dalam negeri, serta aparatur pemerintahan yang profesional untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien," ungkap Wiyagus.

Lebih lanjut, Wiyagus menilai IPDN memainkan peran vital dalam mencetak kader birokrat berkualitas, sementara IKAPTK bertugas menjaga profesionalisme dan membangun sinergi antaralumni di lapangan. Ia memberikan apresiasi kepada pengurus periode sebelumnya dan menaruh harapan besar agar kepengurusan baru mampu menghasilkan terobosan nyata bagi kemajuan bangsa.

"Saya berharap tentunya kepengurusan ini mampu menghubungkan pengalaman alumni dengan kebutuhan pemerintahan, membina pemimpin yang kompeten dan memiliki semangat pengabdian, serta memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia," tutup Wiyagus.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional