Poin Penting
  • Ryaas Rasyid menyebut kedudukan Gibran sebagai Wapres sudah batal demi hukum sejak putusan MK dan MA
  • DPR dan MPR dinilai lambat merespons putusan MK dan MA terkait status Gibran
  • Pengunduran diri tanpa pemakzulan membuat Gibran tetap berhak atas fasilitas pensiun dan pengawalan negara

WartaPurwakarta - Langkah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dinilai sebagai strategi untuk menghindar dari konsekuensi hukum, bukan bentuk kenegarawanan. Penilaian tersebut disampaikan oleh Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid dalam tayangan kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, sebagaimana dikutip pada Kamis 19 November 2026.

Menurut Prof. Ryaas, Gibran telah menipu rakyat Indonesia karena mengikuti kontestasi Pilpres 2024 dengan menggunakan dokumen yang tidak sah. Mantan Menteri Otonomi Daerah ini menegaskan bahwa sejak Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan, posisi Gibran sebagai Wakil Presiden otomatis batal demi hukum lantaran tidak memiliki ijazah setara SMA sebagai syarat konstitusional.

"Putusan MK dan MA itu final dan mengikat. Secara konstitusional, kedudukan Gibran sudah tidak sah. Dia tidak memenuhi syarat. Jadi kalau orang tidak memenuhi syarat, tidak perlu mundur, karena dia sudah batal dengan sendirinya," kata Prof. Ryaas.

Akademisi tersebut juga membandingkan situasi Gibran dengan peristiwa lengsernya Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ia menekankan bahwa kedua mantan presiden itu meninggalkan jabatan karena alasan kebijakan politik, bukan karena pelanggaran persyaratan konstitusional.

"Gus Dur terpilih secara sah, tidak melanggar persyaratan. Dia dimakzulkan karena kebijakan. Beda dengan Gibran yang memang tidak pernah memenuhi syarat," kata Prof. Ryaas.

Selain menyoroti status hukum Gibran, Prof. Ryaas juga mengkritik sikap DPR dan MPR yang dianggapnya terlalu lamban dalam menindaklanjuti putusan kedua lembaga peradilan tertinggi tersebut. Seharusnya, menurut dia, DPR meneruskan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna memakzulkan Gibran, alih-alih sekadar menerima surat pengunduran dirinya.

"DPR itu terlalu lambat mengambil keputusan. Sudah nyata-nyata MA dan MK membatalkan, seharusnya MPR segera mengambil keputusan. Tapi MPR diam saja. Ini yang tidak dilakukan oleh MPR," kata Prof. Ryaas.

Prof. Ryaas juga mengingatkan bahwa pengunduran diri tidak serta-merta menghapus status ketidakabsahan Gibran. Ia menjelaskan perbedaan signifikan antara mundur secara sukarela dan diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan, terutama menyangkut hak dan fasilitas yang melekat pada jabatan.

"Kalau dia mundur begitu saja dan diterima, berarti dia mundur secara terhormat. Dia masih punya hak menerima pensiun, hak mendapat pengawalan. Beda kalau dia dimakzulkan, seluruh fasilitas negara dihentikan otomatis," pungkas Prof. Ryaas.

Sumber: RMOL