Poin Penting
  • Dedi Mulyadi tidak hadir dalam Rakornas TPAKD yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto
  • Muslim Arbi menilai absennya Dedi dapat memicu pertanyaan publik mengenai dinamika politik
  • Dedi disebut memiliki elektabilitas tinggi dalam salah satu survei calon presiden 2029

WartaPurwakarta - Absennya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian pengamat politik dan hukum Muslim Arbi.

Muslim menilai peristiwa tersebut perlu dicermati, terutama karena nama Dedi mengemuka dalam bursa calon presiden 2029 seiring meningkatnya popularitasnya. Ia menduga tingginya elektabilitas itu dapat memengaruhi kalkulasi politik Dedi, termasuk relasinya dengan Partai Gerindra serta Prabowo.

Namun, penilaian tersebut belum membuktikan bahwa Dedi telah mengambil posisi yang berlawanan dengan Presiden.

“KDM mulai membelot dan melawan Prabowo. Dia merasa percaya diri dengan hasil berbagai survei yang menempatkan dirinya di atas Prabowo. Ini bisa menjadi modal politik bagi KDM untuk membangun ambisi yang lebih besar pada Pilpres 2029,” kata Muslim Arbi dalam keterangannya yang diterima INDOPOSCO, Minggu (25/10/2026).

Menurut Muslim, ketidakhadiran kepala daerah yang juga berstatus kader partai dalam agenda nasional bersama Presiden dapat mengundang tanda tanya dari masyarakat. Dedi merupakan kader Gerindra yang sebelumnya menyatakan siap membantu kemenangan Prabowo dalam Pemilu 2024.

“Kalau seorang kader partai yang juga menjabat gubernur tidak hadir dalam agenda yang dihadiri presiden, tentu publik bisa bertanya. Apakah ini murni persoalan pekerjaan pemerintahan atau ada dinamika politik yang lebih besar? Ini perlu dicermati,” ujarnya.

Muslim menghubungkan pandangannya dengan hasil salah satu survei elektabilitas calon presiden 2029 yang menempatkan KDM sebagai kandidat kuat dan berada di atas Prabowo Subianto.

Ia menyebut angka elektabilitas yang tinggi dapat memperbesar daya tawar tokoh dalam kontestasi politik nasional. Di sisi lain, kondisi itu juga memunculkan pertanyaan mengenai langkah politik dan arah dukungan yang akan dipilih Dedi menjelang Pilpres 2029.

“Ketika seorang kepala daerah memperoleh angka elektabilitas tinggi, tentu muncul peluang untuk membangun kekuatan politik sendiri. Persoalannya, apakah popularitas itu akan digunakan untuk memperkuat Gerindra dan mendukung Prabowo atau justru menjadi kendaraan menuju pencalonan presiden,” katanya.

Muslim menekankan pentingnya konsistensi dalam perjalanan politik. Menurut dia, popularitas serta dukungan yang diperoleh melalui partai seharusnya dibarengi dengan komitmen terhadap perjuangan politik yang telah disepakati.

“Jangan sampai setelah memperoleh keuntungan politik dan popularitas melalui partai, kemudian ketika merasa memiliki peluang lebih besar, justru meninggalkan partai yang telah membesarkannya. Politik harus dibangun dengan konsistensi dan komitmen,” ujarnya.

Dedi sebelumnya dikenal sebagai politikus Partai Golkar sebelum bergabung ke Gerindra pada 2023. Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 19 Agustus 2023, ia pernah menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.

Setelah masuk Gerindra, Dedi dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina partai tersebut. Saat bergabung, ia juga menyatakan kesediaannya menjalankan tugas untuk memenangkan Prabowo dan Partai Gerindra pada Pemilu 2024.

Sumber: INDOPOSCO - Politik