Poin Penting
  • Gibran belum memiliki akses ke partai politik yang lolos parlemen sehingga harus bekerja keras membangun dukungan
  • Persoalan ijazah Gibran yang pernah memicu polemik hukum menjadi catatan tersendiri terkait syarat pendidikan calon presiden
  • Elektabilitas Gibran dinilai belum cukup kompetitif dibandingkan figur seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan KDM

WartaPurwakarta - Kesempatan Gibran Rakabuming Raka untuk kembali berlaga dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2029 memang belum tertutup. Meski demikian, pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengingatkan bahwa jalan menuju pencalonan itu dipenuhi berbagai rintangan, baik dari sisi politik maupun aspek hukum.

Adi menegaskan bahwa setiap warga negara pada dasarnya berhak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, mekanisme pencalonan mengharuskan adanya dukungan dari partai politik atau koalisi partai politik.

"Jadi kalau Gibran atau siapapun jika ingin maju di Pilpres wajib hukumnya diusung oleh partai ataupun dari gabungan partai politik," kata Adi lewat akun Instagram miliknya, Selasa 17 November 2026.

Persoalan utama yang disoroti Adi adalah posisi Gibran yang sampai saat ini belum bergabung dengan partai politik mana pun. Kondisi tersebut membuatnya harus memulai dari nol dalam membangun jejaring dan meraih dukungan dari partai-partai yang memiliki kursi di DPR.

"Ini tentu Gibran harus kerja keras karena per hari ini rasa-rasanya Gibran belum punya akses terhadap partai-partai politik yang lolos parlemen," ujarnya.

Selain hambatan politik, Adi turut menyinggung soal ketentuan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Syarat tersebut mewajibkan calon setidaknya memiliki pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Isu ini menjadi sensitif mengingat persoalan ijazah Gibran sempat menimbulkan polemik hukum yang berujung pada putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi popularitas dan daya saing elektoral, Adi menilai posisi Gibran juga belum cukup kuat untuk bersaing di Pilpres 2029. Dibandingkan dengan sejumlah nama besar lain, tingkat elektabilitas Gibran masih berada di bawah.

"Kalau membaca argumen elektabilitas, Gibran tidak terlampau kompetitif, tidak terlalu mentereng. Masih kalah elektabilitas dari Prabowo ataupun figur lain misalnya dari Anies Baswedan atau KDM," pungkas Adi.

Sumber: RMOL