Poin Penting
  • Tuntutan terhadap Gibran dinilai harus diproses melalui mekanisme ketatanegaraan
  • DPR perlu membahas aspirasi melalui komisi dan fraksi sebelum menentukan langkah
  • Hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat dapat menjadi instrumen DPR

WartaPurwakarta - Wacana tuntutan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai harus ditempuh melalui prosedur konstitusional. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan, pimpinan DPR tidak dapat mengambil keputusan secara langsung tanpa pembahasan lebih dulu di komisi dan fraksi.

Amir menyebut aspirasi untuk memproses Gibran telah lama berkembang di masyarakat. Meski demikian, ia menilai penanganannya harus disalurkan melalui jalur kelembagaan, mulai dari partai politik hingga fraksi-fraksi di DPR.

“Sekarang ini tinggal proses dan prosedur untuk memproses Gibran. Sudah mulai jalan. Tahap pertama 9 November, persidangan DPR. Jangan paksa pimpinan dewan tanpa melalui fraksi dan komisi,” kata Amir, dikutip Rabu 28 Oktober 2026.

Menurut Amir, keputusan pimpinan DPR harus didahului pembahasan serta sikap dari komisi dan fraksi yang memiliki kewenangan terkait. Ia meminta pihak yang mendorong proses politik terhadap Gibran memahami tahapan yang berlaku di lembaga legislatif.

Aspirasi tersebut, lanjut dia, perlu lebih dulu dibawa melalui partai politik. Setelah itu, pembahasan dilakukan di tingkat fraksi sebelum DPR menetapkan tindakan berikutnya.

Amir mengatakan DPR memiliki sejumlah hak konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Hak tersebut meliputi hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Ia menilai DPR perlu memilih instrumen yang sesuai untuk menindaklanjuti tuntutan yang muncul di masyarakat.

“Dari tuntutan ini DPR pilih mana. Yang harus dilakukan adalah menindaklanjuti melalui partai politik, kemudian dilanjutkan ke fraksi,” kata Amir.

Amir turut menyinggung kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat dalam proses politik yang berkaitan dengan wakil presiden. Namun, penerapannya tetap harus memenuhi ketentuan konstitusi dan tata tertib DPR.

Ia menegaskan proses politik tidak boleh diarahkan semata-mata untuk mempercepat pengambilan keputusan. Setiap tahapan perlu dijalankan melalui mekanisme kelembagaan agar memiliki dasar yang sah.

Pemakzulan presiden atau wakil presiden juga tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan pernyataan politik. Prosesnya harus merujuk pada UUD 1945, dengan tahapan di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR sesuai persyaratan yang berlaku.

Sumber: RMOL