- Andi Arief menilai Gibran Rakabuming Raka dirugikan oleh putusan MK terkait dokumen pendidikan
- Pembentukan Pansus DPR diusulkan sebagai saluran klarifikasi dengan berkaca pada Pansus Century 2010
- Pengujian fakta dan kepastian hukum dinilai penting demi menjaga akuntabilitas publik
WartaPurwakarta - Politisi Andi Arief menggulirkan gagasan mengenai pembentukan panitia khusus di Dewan Perwakilan Rakyat menyusul terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait berkas pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Andi menilai putusan lembaga pengawal konstitusi tersebut justru menempatkan Gibran sebagai pihak yang terkena imbas kerugian. Oleh karena itu, penyediaan forum resmi dinilai mendesak agar orang nomor dua di Indonesia tersebut memperoleh ruang guna menyampaikan penjelasan secara menyeluruh.
Untuk menopang wacana tersebut, Andi merujuk pada pengalaman pembentukan Pansus Hak Angket Bank Century pada 2010. Saat itu, mekanisme pengawasan di parlemen terbukti mampu membuka ruang gerak bagi pihak-pihak yang dipersoalkan untuk menguraikan posisi mereka, menguji materi tudingan, serta menuntaskan silang pendapat secara transparan.
Di sisi lain, kejelasan seputar pemenuhan syarat administratif pencalonan pejabat negara dinilai sebagai bagian dari pertanggungjawaban kekuasaan kepada publik. Keterbukaan informasi semestinya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan instrumen untuk memastikan masyarakat menerima keterangan yang valid dan terverifikasi.
Penyelesaian polemik dokumen pendidikan ini diharapkan tidak merosot menjadi sekadar benturan kepentingan antarkubu politik semata. Hal yang patut dikedepankan adalah pemeriksaan substansi pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi serta pembuktian materiil yang tersisa.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Meski demikian, wacana pembentukan pansus oleh lembaga legislatif harus tetap diselaraskan dengan batas yurisdiksi, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan objektif pengungkapan data lapangan. Langkah tersebut dipandang krusial demi memastikan penegakan hukum berjalan di atas fakta konkret serta menjauhkan penanganan perkara dari persepsi subjektif.
Sumber: RMOL