- Azis Subekti meminta pernyataan Denny Indrayana diuji berdasarkan konstitusi
- Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur alasan serta prosedur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden
- Azis menyinggung Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait perkara persyaratan pendidikan Gibran
WartaPurwakarta - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta pernyataan pakar hukum Denny Indrayana mengenai risiko pemberhentian Presiden Prabowo Subianto dikaji berdasarkan ketentuan konstitusi.
Denny sebelumnya menyebut Prabowo berisiko dilengserkan apabila tidak segera mengambil sikap terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Azis, pernyataan tersebut harus diperjelas agar tidak menimbulkan anggapan bahwa Presiden memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi tuntutan pemberhentian Wakil Presiden.
“Jika yang dimaksud Denny adalah risiko politik, ia perlu menjelaskannya sebagai perkiraan politik beserta dasar penilaiannya. Membiarkan perkiraan itu terdengar seperti konsekuensi hukum akan mengaburkan batas antara analisis dan tekanan,” tulis Azis dalam keterangannya, dikutip Senin 26 Oktober 2026.
Azis menyatakan, aturan mengenai alasan dan tata cara pemberhentian Presiden serta Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Mekanisme tersebut melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan MPR, dengan sejumlah persyaratan yang ketat.
“Keengganan memenuhi desakan sekelompok orang bukanlah alasan pemberhentian yang berdiri sendiri dalam Pasal 7A,” tegasnya.
Ia juga mengaitkan persoalan itu dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan tersebut, permohonan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Karena itu, Azis mengingatkan agar pendapat hukum tidak berubah menjadi tekanan politik yang melewati batas kewenangan lembaga negara.
“Seorang pakar memiliki tanggung jawab lebih besar justru karena masyarakat mempercayai keahliannya. Gelar akademik tidak boleh menjadi pengganti argumentasi,” pungkas Azis.
Sumber: RMOL