- Empat tokoh politik mulai diperbincangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka
- Pihak Istana mengonfirmasi pertemuan tertutup selama 2,5 jam antara Presiden Prabowo dan Gibran
- Presiden Prabowo tidak menolak keputusan pengunduran diri Gibran yang akan menguji keabsahan ijazahnya di PTUN
WartaPurwakarta - Sebanyak empat figur politik nasional mulai diperbincangkan publik untuk menempati posisi Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Pengisian kursi RI 2 tersebut memerlukan mekanisme konstitusional yang berlaku, di luar pertimbangan tingkat popularitas maupun basis kekuatan partai politik semata.
Deretan tokoh yang mencuat mencakup dua nama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dua nama lain yang turut diperhitungkan adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini memimpin Partai Demokrat sekaligus menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta politisi kepercayaan Prabowo Subianto, Sufmi Dasco Ahmad, yang merupakan Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Kabar mengenai langkah mundur putra sulung Joko Widodo itu telah dikonfirmasi oleh Istana Kepresidenan. Melalui konferensi pers di Istana pada Selasa sore, 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan empat mata antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto, kendati lokasi perjumpaan tersebut tidak dipaparkan secara rinci.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menerangkan perkembangan dinamika politik serta hukum imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) perihal ijazah serta dokumen penyetaraan pendidikannya.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam," kata Prasetyo.
"Di antaranya, dalam pembicaraan tersebut, Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," sambungnya.
Keinginan Gibran untuk melepaskan jabatannya tersebut rupanya tidak menemui penolakan dari Kepala Negara. Prasetyo sekaligus menepis isu yang menyebutkan Presiden berupaya menghalangi niat mantan Wali Kota Solo itu.
"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," tegas dia.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Prasetyo menambahkan, Kepala Negara menyampaikan banyak masukan saat mendiskusikan kondisi yang sedang terjadi. "Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," ungkap Prasetyo.
Kendati pengunduran diri telah diajukan, penanganan persoalan dokumen administrasi pendidikan Gibran dipastikan tetap berlanjut lewat jalur yudisial. "Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan kebasahan-keabsahan yang dimiliki melalui proses di PTUN," ujarnya.
Adapun dinamika yang kini tengah bergulir di parlemen Senayan dinilai pihak Istana sebagai bagian dari proses politik di DPR RI yang mesti dihormati bersama.
Sumber: Pojok Satu