Poin Penting
  • Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 membatasi pejabat TUN menempuh PK
  • SEMA Nomor 2 Tahun 2024 mensyaratkan tiga kriteria ketat pengecualian PK
  • Sengketa penyetaraan pendidikan Gibran berstatus urusan administrasi individu dan bukan aset negara

WartaPurwakarta - Ruang gerak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa dokumen pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming dinilai menghadapi ganjalan yuridis yang berat. Hal ini terjadi menyusul adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang membatasi otoritas pejabat maupun badan Tata Usaha Negara (TUN) melayangkan PK terhadap putusan berkekuatan hukum tetap.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto mengungkapkan, Mahkamah Agung sebenarnya masih membuka celah lewat SEMA Nomor 2 Tahun 2024 melalui tiga kriteria pengecualian. Tiga kondisi tersebut mencakup adanya novum atau bukti baru, pertentangan antara dua atau lebih putusan yang telah inkracht, serta upaya membela hak keperdataan maupun aset milik negara atau daerah.

Namun, dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 perihal Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, Kemendikdasmen berkedudukan sebagai pihak yang kalah. Terlebih lagi, materi perkara murni menyangkut keabsahan ketetapan administratif seseorang dan sama sekali tidak bersinggungan dengan kepemilikan aset negara.

"Dan hingga saat ini tidak ada indikasi publik tentang adanya novum atau konflik putusan BHT yang relevan," ujar Didik lewat akun X miliknya, Rabu, 11 November 2026.

Menurut Didik, Kemendikdasmen baru bisa melangkah ke tahap PK apabila instansi tersebut sanggup membuktikan secara presisi salah satu poin pengecualian yang digariskan oleh MA.

"Kunci keberhasilannya terletak pada satu hal, interpretasi yang sangat restriktif terhadap ketiga pengecualian tersebut," jelasnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Didik memandang putusan kasasi MA pada hakikatnya telah bersifat final, kendati kans bagi Kemendikdasmen untuk memohon PK tetap ada secara amat terbatas selama mampu memenuhi kriteria pengecualian yang ditentukan.

Sumber: RMOL