- Denny Indrayana mengajukan sengketa syarat pendidikan Gibran ke MK bernomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
- Petitum gugatan secara tegas hanya menuntut diskualifikasi Gibran tanpa menggugurkan Prabowo Subianto
- Mekanisme Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 disiapkan sebagai rujukan pengisian kursi wakil presiden jika terjadi kekosongan
WartaPurwakarta - Langkah hukum perselisihan hasil pemilu yang bergulir di Mahkamah Konstitusi dipastikan hanya menyasar kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tanpa mengganggu posisi Prabowo Subianto. Gugatan yang menyoroti pemenuhan kualifikasi jenjang pendidikan tersebut dinilai murni membebankan pertanggungjawaban kepada pihak yang dianggap melakukan kekeliruan.
Menurut mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, konsekuensi yuridis tidak dapat digeneralisasi kepada pasangan calon apabila pelanggaran hanya diperbuat oleh salah satu figur.
“Tidak bisa begitu. Sanksi itu diberikan kepada yang melakukan kesalahan,” kata Denny lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV, Kamis, 24 September 2026.
Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang didaftarkan Denny bersama pemohon lain tersebut telah tercatat resmi lewat registrasi perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Materi yang dipersoalkan bergeser dari dinamika batas usia tahun 2023 lalu, kini berfokus pada legalitas syarat kelulusan paling rendah setingkat SMA atau sederajat sebagaimana mandat Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu.
Denny menilai persoalan mendasarnya bukan semata wujud fisik lembar ijazah. Pemohon menduga terdapat cacat administratif serta indikasi manipulasi saat proses pemenuhan kriteria pencalonan berlangsung. Untuk menguraikan konstruksi permohonannya, Denny menganalogikan aturan pencopotan jabatan pada Pasal 7A UUD 1945, saat seorang wakil presiden tersandung kasus pidana, presiden yang mendampinginya tidak serta-merta ikut dilengserkan.
“Anggaplah wakil presiden korupsi, masa kemudian karena pasangan calon presidennya juga diberhentikan? Tidak boleh kan,” ujarnya.
Prinsip pemisahan tanggung jawab itu diterapkan Denny dalam gugatan administratif pendidikan kali ini. Tindakan diskualifikasi dipandang hanya sah dialamatkan kepada sosok yang dinilai memanipulasi prosedur.
“Sama dengan ini yang tidak memenuhi syarat pendidikan. Ada lagi Gibran, surat keterangannya ternyata disiapkan dengan peraturan KPU supaya tidak bisa dipersoalkan. Lah, yang didiskualifikasi yang melakukan itu,” katanya.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Denny memastikan permohonannya tidak menyenggol mandat Prabowo selaku kepala negara terpilih.
“Kalau Pak Prabowo tidak ikut-ikut, masa dia kena sanksi juga,” tegasnya.
Denny menambahkan, rumusan tuntutan di hadapan hakim konstitusi secara spesifik hanya berorientasi pada pembatalan kepesertaan Gibran.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Kita mengatakan dengan tegas dalam petitum kita, tuntutan kita dalam permohonan yang kita diskualifikasi adalah Gibran,” ujarnya.
Apabila MK mengabulkan gugatan dan mengakibatkan lowongnya kursi kepresidenan nomor dua, Denny menyarankan pemakaian tata cara dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Lewat mekanisme konstitusional itu, presiden dapat mengusulkan dua kandidat pengganti kepada parlemen untuk diputuskan dalam kurun waktu 60 hari.
“Presiden Prabowo kemudian dalam hal wapres kosong mengusulkan dua nama calon kepada DPR yang dalam maksimal 60 hari memilih wakil presiden. Itu diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945,” kata Denny.
“Jadi simple, yang disanksi yang melakukan pelanggaran,” pungkasnya.
Sumber: RMOL