- DKPP menyatakan siap memproses dugaan pelanggaran KPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka jika menerima laporan resmi
- Mahkamah Konstitusi mendapati dokumen pendidikan luar negeri milik Gibran hanya berupa sertifikat kehadiran kuliah dan bukan bukti kelulusan setara SMA
- MK menolak permohonan diskualifikasi karena penilaian keterpenuhan syarat pencalonan merupakan wewenang institusi lain
WartaPurwakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuka peluang untuk memeriksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai polemik keabsahan berkas pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, proses penanganan perkara baru bisa berjalan apabila ada laporan resmi dari masyarakat.
Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan posisi lembaganya yang terikat oleh regulasi untuk bersikap pasif. Langkah investigasi maupun persidangan etik mustahil bergulir atas inisiatif internal semata.
“Undang-undang membatasi kewenangan DKPP bersikap pasif. Memeriksa perkara bila ada aduan masuk. Tanpa adanya pengaduan, tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan,” ujar Heddy pada Kamis (8/10/2026).
Heddy memastikan pihaknya tidak memiliki dasar untuk mengabaikan laporan yang masuk ke meja pendaftaran selama memenuhi seluruh ketentuan administratif.
“DKPP juga tidak boleh menolak pengaduan sepanjang pengaduan itu memenuhi syarat formil dan materiil,” kata Heddy.
Pernyataan DKPP mengemuka menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan syarat pendidikan Gibran pada kontestasi Pilpres 2024. Mahkamah menolak permohonan tersebut, namun dalam pertimbangannya terungkap ketiadaan bukti kelulusan Gibran pada jenjang setara SMA di luar negeri.
Hakim MK Arsul Sani memaparkan bahwa berkas certificate of attendance yang dijadikan rujukan penerbitan surat keterangan penyetaraan hanya membuktikan riwayat kehadiran, bukan tanda tamat belajar.
“Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” kata Arsul.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Meskipun membeberkan temuan dokumen tersebut, MK menolak tuntutan pemohon yang menginginkan pembatalan keterpilihan atau diskualifikasi Gibran dari kursi wakil presiden.
Hakim MK Adies Kadir menegaskan pengujian keabsahan pemenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden bukan wewenang Mahkamah dalam perkara ini, melainkan ranah otoritas lain.
“Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945,” ujar Adies.
Sumber: Pojok Satu