Poin Penting
  • Doli menilai persoalan Gibran telah mendekati tahap akhir di ranah hukum
  • Pembahasan selanjutnya dinilai bergantung pada pimpinan partai politik di parlemen
  • Doli meminta keputusan politik mengutamakan rakyat, konstitusi, serta keutuhan negara

WartaPurwakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai persoalan yang berkaitan dengan Gibran telah mendekati penyelesaian di ranah hukum. Menurut dia, pembahasan selanjutnya berada di wilayah politik dan memerlukan keterlibatan pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR.

"Ya, saya sebenarnya kaget ya dengan putusan ini gitu. Karena kan kurang lebih 3,5 minggu kita masih mendiskusikan soal putusan Mahkamah Konstitusi ya. Terjadi juga pro dan kontra di masyarakat, tiba-tiba ada putusan Mahkamah Agung yang seperti ini," ujar Doli kepada wartawan di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Senin, 2 November 2026.

Doli mengatakan isu mengenai ijazah dan persyaratan calon wakil presiden pada pemilihan terakhir hampir tuntas secara hukum.

"Nah, saya kira ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu soal ijazah dan persyaratan calon wakil presiden pada pemilihan terakhir itu, ya sudah hampir final penyelesaian di ranah hukumnya ya," kata Doli.

Ia menyebut langkah DPR dalam menangani persoalan tersebut tidak dapat dipisahkan dari sikap dan koordinasi para pimpinan partai politik. Sebab, DPR merupakan lembaga yang diisi oleh perwakilan partai politik sehingga keputusan yang diambil turut mencerminkan konfigurasi serta arah kebijakan partai.

"Nah, tinggal masalahnya berangkat ke menuju ke ranah politik gitu. Nah, seperti yang juga kita ketahui kan semua masyarakat menunggu langkah politik berikutnya di DPR, ya kan? Nah, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa DPR ini kan tidak bisa diserahkan kepada DPR-nya saja, karena DPR ini kan juga adalah perwakilan dari partai-partai politik," tegasnya.

Karena itu, Doli meminta pimpinan partai politik di parlemen segera menggelar pertemuan untuk membahas sikap dan langkah politik yang akan ditempuh.

"Oleh karena itu sebetulnya, ya kita juga menunggu, mendorong supaya di level pimpinan partai politik yang ada di parlemen itu segera melakukan pertemuan, ya, ya untuk menyikapi masalah ini, ya dan saya kira ya harus segera disikapi," jelasnya.

Doli juga menyampaikan tiga hal yang menurut dia perlu menjadi pegangan pimpinan partai politik dalam menentukan keputusan terkait persoalan tersebut.

"Apapun keputusannya, ya, apapun langkah yang harus ditempuh, keputusan diambil, saya di dalam pertemuan itu, saya sih berharap paling tidak tiga hal tuh tetap dijaga, ya," ungkap dia.

Pertama, ia meminta kepentingan rakyat ditempatkan sebagai dasar utama dalam setiap keputusan. Aspirasi masyarakat, kata dia, harus benar-benar diperhatikan.

Prinsip kedua ialah menjaga martabat bangsa melalui ketaatan terhadap hukum dan konstitusi, serta menjunjung etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kemudian yang kedua adalah di dalam rangka untuk tetap juga menjaga martabat dan marwah bangsa kita. Kita ini negara-negara hukum ya, ketaatan kita terhadap konstitusi, ya kepatuhan kita terhadap aturan-aturan gitu ya, terus kemudian menjunjung tinggi etika berbangsa dan bernegara itu juga harus dijadikan dasar itu dalam pengambilan keputusan ini," tuturnya.

Adapun prinsip ketiga, menurut Doli, berkaitan dengan keutuhan dan kedaulatan negara. Ia berharap keputusan yang diambil tidak mengganggu keberlangsungan pemerintahan maupun penyelenggaraan negara.

"Apapun keputusan yang diambil itu harus tetap memastikan ya penyelenggaraan negara tetap berjalan, penyelenggaraan pemerintahan itu tetap juga berlangsung, gitu ya. tidak kita sebisa mungkin menghindari terjadinya ya polarisasi bahkan ada keterbelahan di masyarakat, gitu. Itu yang saya kira harus dijaga dalam pertemuan-pertemuan yang membicarakan soal ini," demikian Doli.

Sumber: RMOL