Poin Penting
  • BAM DPR RI segera menyerahkan kesimpulan RDPU soal desakan HMP terhadap Wapres Gibran ke pimpinan dewan
  • Tuntutan dari masyarakat salah satunya disuarakan oleh Gema Keadilan terkait isu syarat pendidikan
  • Proses pemakzulan ditegaskan harus berjalan ketat sesuai koridor konstitusi melalui DPR, MK, hingga MPR

WartaPurwakarta - Tuntutan kelompok masyarakat sipil mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan bakal diproses melalui jalur kelembagaan parlemen. Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, saat dimintai keterangan pada Rabu (11/11/2026).

Kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kini tengah dirampungkan oleh BAM DPR RI. Dokumen tersebut nantinya diserahkan kepada pimpinan DPR RI guna dijadikan landasan penentuan langkah konstitusional berikutnya.

Langkah ini menyusul kedatangan kelompok Gema Keadilan pada Selasa (10/11/2026). Elemen masyarakat tersebut mendatangi DPR RI untuk mendesak pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP), imbas dari polemik pemenuhan kualifikasi pendidikan sang wakil presiden yang belakangan menyita atensi khalayak.

Aher memaparkan bahwa ruang lingkup kerja BAM berada pada penerimaan aspirasi, penelaahan substansi, hingga perumusan kesimpulan politik dari jalannya RDPU untuk diteruskan ke meja pimpinan parlemen.

"Bahkan itulah besok atau lusa sudah kami buat kesimpulannya dan segera akan disampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah itu tentu urusannya bukan lagi urusan BAM, tapi urusan pimpinan dewan," ujar Aher.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu menambahkan, pintu penyampaian aspirasi publik terbuka lebar melalui aneka kanal, mulai dari BAM, fraksi-fraksi partai politik, hingga surat langsung kepada pimpinan DPR. Akumulasi suara dari berbagai jalur ini diyakini memperkuat urgensi tindak lanjut di tingkat legislatif.

"Kalau masukan-masukan tersebut seluruhnya menyatakan hal yang sama, berarti kan semakin kuat. Tidak ada lagi alasan bagi DPR untuk tidak memproses," tegasnya.

Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Barat ini mengingatkan bahwa upaya pemakzulan wajib berpegang teguh pada koridor hukum tertinggi. Tahapan panjang harus dilalui sesuai regulasi yang berlaku, berpangkal dari keputusan DPR RI, melewati uji pembuktian di Mahkamah Konstitusi, hingga penetapan akhir di ranah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Komitmen kita pada konstitusi, kita tidak punya kebijakan pribadi, tapi ini urusannya menegakkan hukum," ungkapnya.

Aher menggarisbawahi bahwa setiap indikasi kekeliruan administrasi atau syarat formil seorang pejabat negara wajib dibereskan lewat rel hukum yang sah, bukan mengandalkan cara-cara inkonstitusional.

"Koreksinya pun koreksi konstitusional, bukan koreksi yang lain-lain," pungkasnya.

Sumber: INDOPOSCO - Politik