- Gibran menyatakan niat mundur kepada Presiden Prabowo setelah putusan MK dan MA
- Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat telah diteken hampir 50 anggota DPR lintas fraksi
- Fraksi di DPR menunjukkan sikap berbeda terkait upaya hukum lanjutan yang ditempuh Gibran
WartaPurwakarta - Masa depan kepemimpinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini berada di tangan parlemen seiring bergulirnya wacana pengunduran diri serta dorongan pemakzulan melalui jalur legislatif. DPR dan MPR bersiap memproses dinamika ketatanegaraan tersebut sesuai koridor konstitusi yang berlaku.
Opsi pemakzulan mulai dirintis sejumlah anggota DPR melalui penggalangan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Pada saat bersamaan, MPR memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden pengganti apabila Gibran resmi meletakkan jabatannya.
Perkembangan ini mengemuka seusai Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran telah mengutarakan keinginan mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi itu disampaikan langsung dalam pertemuan tatap muka selama dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan kedua pimpinan negara tersebut berfokus membedah peta politik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Dalam kesempatan itu, Prabowo tidak langsung menyetujui rencana pelepasan jabatan oleh wakilnya, melainkan memberi masukan agar Gibran menguji keabsahan dokumen pendidikannya melalui ranah hukum formal.
Gibran menuturkan, Presiden mengarahkannya untuk menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna memohon peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Menanggapi gejolak tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan telah menerima informasi perihal pengumpulan tanda tangan legislator yang mengajukan usul HMP. Puan memastikan pimpinan dewan akan menindaklanjuti berkas tersebut selepas pembukaan masa sidang berdasarkan ketentuan tata tertib dan konstitusi.
"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," ujar Puan dikutip Rabu (11/11/2026).
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Terkait kekuatan usulan itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa surat permohonan HMP sudah diserahkan ke pimpinan DPR dengan dukungan hampir 50 anggota dewan lintas fraksi. Jumlah tersebut melampaui ambang batas legalitas pengajuan HMP yang sedikitnya memerlukan sokongan 25 legislator.
Kendati penggalangan HMP terus bergulir, sikap partai-partai di Senayan masih terbelah. Kapoksi PDIP di Komisi II DPR Deddy Sitorus mengkritisi langkah Gibran yang berniat menguji kembali dokumen pendidikan ke PTUN. Deddy menegaskan bahwa ranah kewenangan peradilan tata usaha negara tidak dapat membatalkan putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
Sumber: Pojok Satu