- MK tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kelulusan setara SMA milik Wapres Gibran Rakabuming Raka
- Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan mendorong DPR mengusut keabsahan surat penyetaraan via hak angket
- Penyelidikan parlemen dinilai perlu menyasar Kementerian Pendidikan, KPU, dan Bawaslu
WartaPurwakarta - DPR RI didorong untuk mengaktifkan fungsi pengawasan melalui hak angket menyusul terungkapnya fakta persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai berkas kelulusan sekolah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dorongan tersebut diutarakan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, menanggapi putusan MK perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diumumkan pada 6 Oktober 2026. Di dalam berkas putusan, majelis hakim menguraikan ketiadaan bukti meyakinkan berupa ijazah, diploma, maupun sertifikat yang mengonfirmasi bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan menengah atas atau sederajat.
Kendati MK memutuskan untuk tidak mendiskualifikasi Gibran karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), Djohermansyah menegaskan bahwa amar putusan tersebut sama sekali tidak memvalidasi terpenuhinya syarat pencalonan.
"Di sinilah letak ironi konstitusionalnya. Ada persoalan mendasar yang terungkap dalam persidangan, tetapi permohonan tidak dapat diterima karena hambatan hukum acara," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014 tersebut, Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, calon presiden dan wakil presiden diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Namun, fakta persidangan MK mencatat bahwa dokumen lampiran surat penyetaraan yang digunakan Gibran hanya memuat certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan nilai, yang dinilai bukan merupakan dokumen tanda kelulusan.
Situasi tersebut memicu tanda tanya besar seputar dasar legalitas penerbitan surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan pada 2019 silam.
"Jika dokumen yang menjadi prasyarat tidak ditemukan, bagaimana penyetaraan dapat dinyatakan sah? Jika penyelenggara pemilu menerima surat tersebut, apakah verifikasinya sudah sesuai undang-undang?" tanyanya.
Mengingat proses perselisihan hasil pemilu di MK telah berakhir, Pendiri Institut Otonomi Daerah ini menilai tanggung jawab kini berpindah ke parlemen. DPR dipandang perlu memeriksa Kementerian Pendidikan atas dasar penerbitan surat penyetaraan, menelusuri tahapan verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengevaluasi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta membuka seluruh berkas asli ke hadapan publik.
"Pertanyaan yang paling penting justru sederhana: apakah DPR berani menyelidiki perkara yang menyangkut orang di lingkaran kekuasaan, dengan standar yang sama seperti ketika menyelidiki pihak lain?" tegas Djohermansyah.
Djohermansyah menambahkan, polemik ini bersinggungan langsung dengan Pasal 7A UUD 1945 terkait klausul pemberhentian presiden atau wakil presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi kualifikasi syarat jabatan. Meski demikian, tahapan pemakzulan itu diatur secara ketat melalui Pasal 7B UUD 1945 yang mengharuskan persetujuan kuorum DPR, pengujian kembali oleh MK, hingga penetapan akhir di MPR.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sementara itu, menanggapi potensi delik Pasal 520 UU Pemilu mengenai sanksi pidana pemalsuan dokumen, ia berpendapat aturan pidana tersebut tidak dapat dikenakan serta-merta tanpa adanya pembuktian atas unsur kesengajaan dan pemalsuan. Baginya, ketiadaan berkas ijazah sekadar menjadi alasan awal untuk menelusuri keabsahan proses administrasi penerbitan surat, bukan pembuktian otomatis atas tindak pidana dokumen palsu.
Djohermansyah menekankan bahwa transparansi perkara ini menyangkut wibawa dan integritas Kementerian Pendidikan, KPU, dan Bawaslu guna menjamin tegaknya kepastian hukum.
"MK telah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen kelulusan. Kini DPR dan lembaga berwenang lainnya harus menunjukkan apakah negara memiliki keberanian untuk menuntaskannya. Jangan sampai hukum berhenti di depan pintu kekuasaan," pungkasnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional