Poin Penting
  • DPR menyatakan menghormati putusan MK terkait keabsahan syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka
  • Pimpinan parlemen mengaku masih belum menelaah menyeluruh berkas putusan perkara sengketa tersebut
  • MK menolak gugatan perselisihan hasil pemilu yang diajukan Denny Indrayana bersama belasan pemohon lainnya

WartaPurwakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan komitmennya untuk menghargai ketetapan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan sengketa pemilu mengenai syarat kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa jajarannya saat ini belum menelaah isi pertimbangan putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 secara mendalam, termasuk perihal opsi tindak lanjut yang diserahkan ke instansi lain.

"Ya, saya belum pelajari secara lebih lanjut keputusannya. Saya hanya mendengar, keputusan yang kemudian sudah diputuskan MK. Lain-lain saya belum pelajari," ujar Dasco saat dimintai keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026.

Meski dokumen putusan belum dikaji seutuhnya, Dasco menggarisbawahi bahwa parlemen memegang prinsip dasar untuk tunduk dan menghargai produk hukum dari lembaga peradilan konstitusi tersebut terkait berkas pendaftaran Pilpres 2024 lalu.

"Kan yang pertama kita sudah mendengarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tentunya kita hormati keputusan Mahkamah Konstitusi," tutur Dasco.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi resmi menyatakan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) perihal syarat ijazah sang wakil presiden tidak dapat diterima. Walau majelis hakim menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa Gibran tidak mengantongi ijazah setara SMA, mahkamah menegaskan hal itu tidak bisa dijadikan landasan untuk mendiskualifikasi posisinya sebagai wakil presiden.

Sidang putusan sengketa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang utama Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 6 Oktober 2026.

Gugatan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 itu sendiri didaftarkan oleh sedikitnya 12 orang. Para penggugat tersebut melibatkan figur pakar hukum tata negara Denny Indrayana, deretan anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, hingga perwakilan dari KIPP serta Partai Ummat.

Sumber: RMOL