- Fraksi PKB menelaah opsi pengguliran hak angket DPR menyikapi putusan MA dan pertimbangan MK
- Penyelidikan hak angket difokuskan pada pertanggungjawaban pemerintah atas administrasi penerbitan suket pencalonan
- Pembatalan surat keterangan oleh MA membuka jalan konstitusional bagi pengajuan Hak Menyatakan Pendapat
WartaPurwakarta - Peluang pengguliran hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat kini tengah ditelaah secara mendalam oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Langkah penjajakan tersebut diambil menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) serta pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR, Muhammad Khozin, memaparkan bahwa parlemen secara normatif memiliki tiga instrumen pengawasan guna merespons dinamika hukum tersebut, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (HMP).
“Hak interpelasi, hak angket, dan HMP tidak mesti saling beriringan, bisa berdiri sendiri masing-masing hak tersebut. Pasca Putusan MA, PKB sedang mengkaji secara serius penggunaan hak angket di DPR,” ujar Khozin di Jakarta, Kamis, 4 November 2026.
Legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur tersebut menerangkan bahwa pijakan hak angket bertumpu pada ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Aturan tersebut memberi mandat kepada dewan untuk menyelidiki implementasi undang-undang atau kebijakan pemerintah.
“Jadi, hak angket tidak menjadi instrumen untuk mengadili kembali perkara, tetapi untuk mengungkap pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Putusan MK dan Putusan MA relevan penggunaan hak angket,” ingat Khozin.
Khozin menekankan ruang lingkup hak angket tidak diarahkan untuk menguji ulang syarat kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ataupun memperdebatkan vonis peradilan yang sudah berkekuatan hukum. Titik berat penyelidikan dewan murni menyasar pertanggungjawaban aparatur eksekutif.
“Namun fungsi hak angket DPR untuk menyelidiki pertanggungjawaban pemerintahan atas proses administrasi dalam penerbitan Suket yang menjadi dasar pencalonan Gibran,” papar Khozin.
Terkait instrumen Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Khozin memandang langkah tersebut kian relevan selepas terbitnya putusan kasasi MA. Hal ini merujuk klausul Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 yang mengatur HMP bilamana Presiden atau Wakil Presiden diduga tidak lagi memenuhi syarat formal jabatan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai obyek Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dinyatakan batal. Dengan demikian, Putusan MA ini menjadi pijakan bagi DPR untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” tegas Khozin.
Menurut pandangannya, ketiga instrumen pengawasan di legislatif dapat dijalankan melalui tahapan bertingkat maupun diambil secara langsung sebagai mekanisme penegakan hukum tata negara.
"Rute Hak Angket lalu dilanjutkan HMP atau rute langsung rute HMP, tanpa melalui Hak Angket. Seluruh rute tersebut sebagai instrumen yuridis untuk menegakkan negara hukum,” tandas Khozin.
Sumber: RMOL