Poin Penting
  • Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 batalkan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran
  • Beredar tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto ikut meletakkan jabatan
  • Ribuan mahasiswa unjuk rasa di Surabaya menuntut Prabowo dan Gibran lengser bersamaan

WartaPurwakarta - Tekanan politik terhadap duet kepemimpinan nasional kian bergulir kencang menyusul mencuatnya wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seiring berkembangnya isu tersebut, berbagai elemen masyarakat kini mulai menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto turut melepaskan tampuk kekuasaan.

Kegaduhan politik ini berakar dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Amar putusan badan peradilan tertinggi tersebut secara resmi membatalkan sekaligus memerintahkan pencabutan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran. Legalitas pendidikan yang gugur itu memicu tuntutan publik agar sang wakil presiden mundur, sementara Dewan Perwakilan Rakyat bersiap menindaklanjutinya dalam agenda rapat.

Spekulasi mengenai keretakan kursi RI-2 kian menguat setelah Gibran menemui Presiden Prabowo secara langsung pada Selasa (10/11). Dalam pertemuan itu, Gibran dikabarkan telah mengutarakan keinginannya untuk meletakkan jabatan. Jika skenario pelepasan jabatan itu terealisasi, sejumlah kalangan menilai Prabowo pun semestinya mengambil langkah serupa.

Tokoh nasional Yudi Latif memandang publik tidak seharusnya membebankan seluruh kesalahan pada Gibran semata dan menjadikannya kambing hitam. Baginya, jika berpijak pada prinsip moralitas, seluruh pihak yang meraup kekuasaan maupun laba politik atas kemenangan pasangan ini semestinya ikut mundur.

"Pemilu cacat prosedur dan cacat moral. Harus segara pemilu ulang," tulis Yudi Latif di akun facebook pribadinya, dikutip, Rabu (11/11).

Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan nasional juga pecah di daerah. Bertepatan dengan momen Hari Pahlawan, ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya guna menyuarakan empat persoalan fundamental, termasuk desakan agar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka lengser secara bersamaan.

Presiden BEM ITS Rakan Naufal Alif menegaskan, aspirasi tersebut merefleksikan hilangnya rasa percaya masyarakat atas kecakapan rezim dalam menata negara.

"Tuntutan hari ini adalah menurunkan Prabowo-Gibran. Ini bentuk ketidakpercayaan bahwa rezim hari ini menimbulkan banyak sekali permasalahan di masyarakat," ujarnya.

Rakan menerangkan bahwa barisan mahasiswa ITS membawa total 17 butir tuntutan dalam aksi bersama masyarakat sipil. Seluruh poin tersebut dikerucutkan ke dalam empat agenda besar, yaitu pelengseran pasangan Prabowo-Gibran, penyediaan kebutuhan pangan yang terjangkau bagi rakyat kecil, penolakan praktik militerisasi di ruang publik, serta evaluasi menyeluruh atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).

Sumber: Radar Karawang - Telusur