Poin Penting
  • Gerindra akan menghadapi beban politik besar jika kedua posisi presiden dan wapres dikuasai satu partai
  • Sebelas legislator Gerindra turut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran sebelum pengunduran dirinya
  • Dampak elektoral keputusan ini berpotensi membayangi Gerindra hingga Pemilu 2029

WartaPurwakarta - Partai Gerindra diprediksi akan memikul konsekuensi politik paling berat dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden apabila Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencalonkan kader partainya sendiri untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Risiko tersebut kian besar jika kedua nama yang diajukan sama-sama berasal dari Gerindra. Meskipun kewenangan memilih tetap berada di tangan MPR, siapa pun yang terpilih akan membuat kursi presiden dan wakil presiden dikuasai oleh satu partai. Situasi ini membuka celah bagi tuduhan monopoli kekuasaan.

Beban pertama bersumber dari proses yang membuat kursi wakil presiden itu lowong. Pada 11 November 2026, pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi. Dari jumlah tersebut, 11 penandatangan merupakan anggota Fraksi Gerindra.

Sehari berselang, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR. Rapat paripurna DPR yang semula diagendakan untuk membahas usulan itu kemudian dibatalkan. Proses tersebut terhenti sebelum DPR sempat menyampaikan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Bagi sebagian masyarakat yang mencurigai mundurnya Gibran sebagai bagian dari rekayasa politik, terpilihnya kader Gerindra untuk menduduki kursi wakil presiden akan memperkuat tuduhan "begal kursi". Pihak oposisi dapat dengan mudah menghubungkan dua peristiwa tersebut. Sejumlah legislator Gerindra turut meneken usulan yang menambah tekanan terhadap Gibran, lalu partai mereka justru meraih jabatan yang ditinggalkannya.

Kendati belum ada bukti bahwa kedua peristiwa itu merupakan rangkaian skenario tunggal, secara politis Gerindra tetap akan berhadapan dengan kecurigaan sebagai pihak yang paling diuntungkan.

Dukungan koalisi memang dapat membantu Gerindra memenangi pemilihan di MPR. Akan tetapi, tanggung jawab atas pencalonan paling melekat pada partai tempat presiden bernaung. PAN dan Demokrat sudah menyatakan tidak akan mengajukan kader mereka. Pimpinan PAN bahkan menyebut bahwa pembicaraan di internal koalisi sudah mengerucut pada figur dari Gerindra.

Dengan posisi demikian, partai-partai mitra koalisi masih memiliki pengaruh melalui suara mereka di MPR. Mereka juga memiliki ruang untuk menjaga jarak apabila pilihan tersebut kelak menuai polemik.

Sebaliknya, ruang manuver Gerindra jauh lebih terbatas karena pihak yang mengajukan dan yang dicalonkan berasal dari partai yang sama. Pengajuan dua kader sekaligus juga berpotensi membawa persaingan internal Gerindra ke meja sidang MPR. Masing-masing calon bisa mencari dukungan dari partai lain, terutama bila kekuatan keduanya relatif seimbang. Suara dari luar Gerindra bisa menjadi penentu.

Setelah pemilihan usai, Gerindra harus mengelola hubungan dengan pendukung calon yang tidak terpilih sekaligus memelihara dukungan dari partai-partai yang ikut menentukan hasil.

Konsekuensi politik ini berpotensi bertahan hingga Pemilu 2029. Apabila sebagian pemilih yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada 2024 memaknai pergantian wakil presiden sebagai tersingkirnya unsur politik yang mereka usung, Gerindra akan menjadi pihak yang paling langsung menghadapi reaksi elektoral tersebut.

Besaran dampak terhadap suara pemilih memang belum bisa diukur secara pasti. Namun, ketika partai-partai koalisi mulai menyusun strategi masing-masing menjelang pemilu, Gerindra tetap membawa catatan atas keputusan yang diambil oleh presiden dan dijalankan bersama wakil presiden dari partainya sendiri.

Dukungan koalisi mungkin mampu mengantarkan kader Gerindra ke kursi wakil presiden. Namun setelah kursi itu terisi, Gerindra yang akan paling lama dimintai pertanggungjawaban oleh publik atas cara perpindahan jabatan tersebut beserta seluruh implikasi politiknya.

Analisis ini ditulis oleh Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER).

Sumber: RMOL