Poin Penting
  • Gerindra menghormati putusan MA terkait pembatalan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran
  • Sugiat Santoso menilai putusan tersebut tidak otomatis membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden
  • MA mengabulkan gugatan pembatalan suket dengan nomor perkara 742K/TUN/2026

WartaPurwakarta - Partai Gerindra meminta putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipahami berdasarkan objek perkara dan akibat hukum yang tepat.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan partainya menghormati putusan pengadilan sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam negara demokrasi.

"Kami menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi. Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Sugiat dalam keterangan tertulis, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Menurut Sugiat, pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak dapat langsung disamakan dengan gugurnya kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menjelaskan, perkara yang diperiksa MA menyangkut keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian. Adapun jabatan wakil presiden memiliki aspek konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri.

Karena itu, Sugiat menilai persoalan mengenai dokumen pendidikan dan kedudukan wakil presiden harus dilihat dalam konteks hukum masing-masing.

"Kita berharap kementerian terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu," katanya.

Gerindra juga meminta lembaga yang berwenang menjelaskan konsekuensi putusan MA terhadap administrasi pencalonan Gibran dalam Pemilu 2024.

Sugiat menegaskan kembali sikap partainya yang menghormati independensi peradilan. Dia menyatakan persoalan terkait ketatanegaraan semestinya diproses melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.

"Prinsipnya, kita menghormati independensi lembaga peradilan, menjunjung kepastian hukum, dan memastikan setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional," pungkasnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang dipakai untuk pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Subhan, selaku penggugat, menyampaikan informasi mengenai putusan tersebut pada Jumat, 30 Oktober 2026. Ia juga mengirimkan bukti putusan kasasi MA dengan nomor perkara 742K/TUN/2026.

Sumber: Pojok Satu