- Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR Ahmad Muzani setelah 2 tahun 25 hari menjabat
- Pengunduran diri didahului manuver HMP oleh 120 anggota DPR lintas delapan fraksi dan perombakan struktur kabinet
- Sidang Paripurna DPR 12 November 2026 gugur dan pelantikan Wakil Presiden baru dijadwalkan MPR pada 2 Desember 2026
WartaPurwakarta - Surat pengunduran diri resmi diserahkan langsung oleh Gibran kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Senayan, Jakarta. Langkah pelepasan jabatan ini dilakukan setelah ia menuntaskan masa dinas kepemimpinan selama 2 tahun 25 hari, sekaligus meredam potensi kisruh politik di tingkat parlemen maupun gelombang unjuk rasa di ruang publik.
Banyak kalangan menilai proses pengunduran diri yang terencana dan senyap tersebut sebagai bentuk pemakzulan halus, yang secara perlahan memangkas hegemoni Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).
Pergeseran konstelasi kekuasaan telah bergulir beberapa waktu sebelumnya. Pada 1 Oktober 2026 di Istana Negara, tongkat komando Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berpindah dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Pelantikan perwira lulusan Akpol 1994 sebagai Kapolri ke-26 itu kian mengokohkan kendali keamanan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Keretakan di kubu pendukung kian terlihat saat Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengumumkan pelepasan jabatan struktural tiga tokoh partainya pada Senin, 9 November 2026. Raja Juli Antoni yang menjabat Sekjen PSI sekaligus Menteri Kehutanan, Isyana Bagoes Oka selaku Waketum PSI sekaligus Wamen Kependudukan, serta Giring Ganesha selaku Anggota Dewan Pembina PSI sekaligus Wamen Kebudayaan serentak keluar dari struktur partai demi mempertahankan kursi di kabinet. Aksi ini praktis meniadakan keterwakilan kader PSI di tubuh Kabinet Merah Putih.
Eskalasi di parlemen memuncak sehari menjelang mundurnya Gibran. Pada Rabu, 11 November 2026, sebanyak 120 anggota dewan dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Inisiatif tersebut diusung oleh PKS dengan 28 anggota, Nasdem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN 1 anggota.
Langkah konstitusional ini mengacu pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 atas dugaan ketidakterpenuhan syarat jabatan Wakil Presiden terkait polemik berkas administrasi ijazah. Menyusul berhentinya Gibran, agenda Rapat Paripurna DPR pada 12 November 2026 dinyatakan gugur demi hukum.
Kubu pendukung Jokowi merespons situasi tanpa pengerahan massa relawan. Lewat saluran YouTube Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Gibran mengklarifikasi bahwa keputusannya diambil secara independen agar jalannya roda pemerintahan tidak tersendat, sekaligus menepis kaitan dengan isu ijazah. Tanggapan serupa disampaikan Jokowi yang menganggap dinamika tersebut lumrah serta menegaskan komitmen dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Reaksi di jagat maya turut menunjukkan situasi yang relatif stabil. Kajian media sosial Monash University Indonesia terhadap 222.032 unggahan di platform X selama sepekan mencatat dominasi sentimen netral sebesar 71 persen, disusul sentimen negatif 28 persen, dan sentimen positif 1 persen.
Selepas pengunduran diri tersebut, MPR merencanakan suksesi kepemimpinan nasional melalui pelantikan Wakil Presiden definitif baru yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Sumber: RMOL