Poin Penting
  • Putusan MK terkait ijazah Wapres Gibran dinilai membuka celah pengajuan Hak Angket di DPR
  • PDIP tidak bisa mengusulkan angket sendirian karena terbentur syarat keterlibatan lebih dari satu fraksi
  • Manuver koalisi fraksi untuk pemakzulan dinilai bergantung pada izin Prabowo Subianto selaku pimpinan Gerindra

WartaPurwakarta - Ketiadaan bukti ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai memunculkan celah hukum bagi parlemen untuk memproses pemberhentian dari jabatannya. Hal ini dikarenakan syarat administratif pencalonan sebagai cawapres pada dasarnya tidak terpenuhi apabila bukti kelulusan tersebut tidak ada.

“Karena itu, posisi Gibran saat ini sebagai wapres bisa saja dinilai tidak sah. Celah ini dapat digunakan DPR untuk memproses pemakzulan Gibran melalui Hak Angket,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.

Meski demikian, jalan politik untuk memakzulkan Gibran lewat Senayan diprediksi sangat terjal. Jamiluddin menilai langkah pengguliran Hak Angket tidak akan mampu berjalan apabila hanya bersandar pada kekuatan Fraksi PDIP semata.

“Untuk bisa meloloskan Hak Angket setidaknya harus memenuhi dua syarat. Pertama, jumlah pengusul paling sedikit 25 orang anggota DPR. Dua, harus didukung oleh lebih dari 1 fraksi di DPR,” kata Jamiluddin.

Aturan tata tertib tersebut membuat modal 110 legislator yang dimiliki Fraksi PDIP tetap belum mencukupi secara regulasi. Sebab, pemenuhan syarat mutlak membutuhkan sokongan fraksi partai politik lain di Senayan.

“Untuk mendapatkan dukungan lebih dari satu fraksi, PDIP sebenarnya bisa melobi satu saja dari partai koalisi. Namun hal itu tidak mudah karena harus mendapat restu dari Prabowo sebagai Ketum Gerindra,” katanya.

Persoalan ini bermula dari sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, majelis hakim menolak permohonan sengketa terkait kelayakan berkas pendidikan Gibran saat bertarung pada Pilpres 2024. Walau gugatan tersebut tidak diterima dan amar putusan menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA, MK menegaskan hal itu tidak dapat mendiskualifikasi statusnya sebagai wakil presiden terpilih.

Adapun gugatan sengketa syarat pendidikan Gibran ke MK tersebut diajukan oleh kelompok pemohon yang berjumlah sedikitnya 12 orang. Di antara pemohon tercatat nama Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, perwakilan KIPP, Partai Ummat, serta sejumlah anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Sumber: RMOL